Sudah Waktunya Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Masyarakat Kelas Menengah

     Kelas menengah di Indonesia memiliki peran krusial dalam perkembangan ekonomi dan sosial, tetapi masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat golongan ini. Kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang berada di antara kelas pekerja dan kelas atas dalam struktur sosial. Mereka dianggap sebagai golongan masyarakat yang cukup memenuhi kehidupan, tetapi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah hidup hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

     Definisi kelas menengah di Indonesia cukup beragam, menurut Bank Dunia kelas menengah adalah mereka yang berpenghasilan $11 hingga $110 per hari atau sekitar Rp160.000 hingga Rp1.600.000 per hari. Ini berarti secara bulanan pendapatan kelas menengah berkisar antara Rp4,8 juta hinggaRp 48 juta.

Menurut Asian Development Bank pada 2010, misalnya, mendefinisikan kelas menengah di Indonesia sebagai orang dengan pengeluaran sebesar US$2-20 per hari atau sekitar Rp32.000 hingga Rp320.000 per hari. Serta menurut laporan Global Wealth Report (2015) menggunakan parameter Amerika Serikat. Kelas menengah didefinisikan sebagai orang yang punya kekayaan sebesar US$50.000-500.000.

     Setelah mengetahui jumlah pendapatan rata-rata masyarakat kelas menengah di Indonesia, hal yang perlu diketahui lainnya adalah jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021  sekitar 20% dari populasi Indonesia termasuk dalam kategori kelas menengah. Ini berarti, dari sekitar 270 juta penduduk, sekitar 54 juta orang adalah bagian dari kelas menengah.

     Lalu, bagaimana kehidupan masyarakat kelas menengah di Indonesia? Apakah mereka hanya dijadikan pekerja dan penggerak ekonomi negara, tetapi kesejahteraannya diabaikan? Masyarakat kelas menengah merupakan golongan masyarakat yang cukup rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial, mereka bisa saja menjadi sukses dari bawah, lalu bisa saja mengalami penurunan, atau bisa saja stagnan begitu saja hal ini sesuai dengan teori mobilitas sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan kelas menengah diperlukan kebijakan yang mendukung dan tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat kelas menengah.

     Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendukung masyarakat kelas menengah, terutama kelas menengah ke bawah supaya tidak masuk dalam jurang kemiskinan:

• Perluasan jangkauan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mana kini hanya penerimanya hanya dari kelompok masyarakat miskin, padahal banyak kelompok kelas menengah yang pas-pasan sehingga banyak anak yang memilih untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena masalah finansial. Jika pemerintah tidak dapat mengcover biaya pendidikan tinggi semua anak di Indonesia, pemerintah harus bisa memberikan solusi seperti menurunkan UKT atau mengajak pihak swasta untuk mengadakan beasiswa yang dapat membantu calon-calon mahasiswa dari kelas menengah.
• Bantuan pelatihan dan pengembangan UMKM bagi pengusaha untuk kelas menengah supaya para pekerja yang kemampuan skill maupun finansialnya terbatas dapat meningkatkan kemampuannya dan dapat bersaing di dunia kerja.
• Perluas lapangan pekerjaan dengan tidak membatasi umur dan pendidikan supaya jumlah pengangguran di Indonesia dapat berkurang dan masyarakat yang hanya mampu menyelesaikan 12 tahun sekolah atau sampai SMA dapat bekerja. Serta bantuan lainnya yang selama ini persyaratannya terlalu tinggi atau hanya diperuntukkan masyarakat kelas bawah, sedangkan kelas menengah hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kesulitan memenuhi kebutuhan lainnya.

     Kini sudah saatnya pemerintah, para elite memperhatikan dengan serius hal ini karena masyarakat kelas menengah memiliki peran krusial dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Dengan jumlah yang terus bertambah, mereka menjadi motor penggerak utama konsumsi domestik dan agen perubahan sosial. 

Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan kelas menengah, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Pemerintah juga perlu terus mengadaptasi kebijakannya untuk menanggapi dinamika yang terjadi dalam kelas menengah, sehingga mereka dapat terus berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional.