Kuartal pertama 2025 menorehkan catatan yang menggelitik sekaligus mengkhawatirkan: pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,87% (YoY). Angka ini, meskipun tidak terpuruk, jelas di bawah ekspektasi banyak pihak.
Sejumlah ekonom sebelumnya telah memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di bawah 5% pada periode ini, tetapi realisasi 4,87% tetap menjadi pukulan psikologis tersendiri.
Bahkan, tajuk berita "Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%" dari Bisnis.com viral dan memicu diskusi panas di media sosial.
Tak sedikit pula yang mengaitkannya dengan tagar-tagar yang kini tengah menggema: #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu.
Realita di Balik Angka
Sejatinya, angka pertumbuhan ekonomi hanyalah ujung dari spektrum yang luas. Ia adalah hasil akhir dari berbagai dinamika: konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, ekspor-impor, hingga ekspektasi pasar. Maka ketika pertumbuhan ekonomi melambat, kita perlu bertanya: apa yang salah?
Konsumsi Rumah Tangga yang Tidak Menggeliat
Padahal ini adalah kontributor terbesar PDB (lebih dari 52%), namun inflasi pangan, suku bunga yang masih tinggi, dan tekanan biaya hidup membuat masyarakat memilih menahan belanja.Investasi Masih Tertahan
Ketidakpastian global dan kebijakan dalam negeri yang dinilai belum cukup pro-investasi membuat banyak pelaku usaha memilih bersikap wait and see. Di sisi lain, hilirisasi yang digadang-gadang sebagai penyelamat, belum memberikan hasil maksimal secara luas.Belanja Pemerintah Tidak Maksimal
Ini adalah ironi tersendiri. Pemerintah memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan melalui pengeluaran produktif, tetapi realisasinya belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah beban pembayaran utang yang semakin besar dan kewajiban jatuh tempo yang menyita ruang fiskal.
Hutang dan Belanja Negara: Dilema Fiskal
Dengan rasio utang terhadap PDB yang terus mendekati batas aman (sekitar 39%), dan beban bunga utang yang membengkak, pemerintah menghadapi dilema: antara memenuhi kewajiban pembayaran dan melanjutkan proyek-proyek pembangunan.
Belanja infrastruktur besar memang terus berjalan, namun terkadang efek ekonominya tidak langsung terasa di tingkat masyarakat bawah.
Sementara program yang bersifat langsung menyentuh daya beli, seperti bantuan sosial dan subsidi, tidak mampu menutupi tekanan biaya hidup secara menyeluruh.