Ketika saya tanyakan pada Meta AI : Apakah pengalihan isu bagian dari operasi intelijen negara? Jawabnya : Pengalihan isu (dalam Bahasa Inggris disebur "misdirection" atau " deflection") adalah salah satu satu tekhnik yang digunakan dalam operasi intelijen negara untuk mengalihkan perhatian lawan atau masyarakat dari isu yang sebenarnya.
Kenapa saya tanyakan pada Meta AI, setidaknya untuk menjawab pertanyaan diri saya sendiri, benarkah terkuaknya berita mega korupsi "pertamax oplosan pertalite" sebagai bentuk pengalihan isu Danantara, sebagaimana saat ramai "pagar laut" yang kemudian tertutup dengan isu "tabung gas elpiji tidak bisa dijual oleh pengecer? "
Banyak isu-isu nasional atau yang menyangkut akan diberlakukannya sebuah kebijakan, di masyarakat beredar kemudian isu-isu tertentu. Sejak lama pola ini seperti sudah terbentuk dan bisa diprediksi ke depannya, saat muncul dua hal tadi, akan berbarengan dengan isu yang akan menyedot perhatian publik.
Bila sudah demikian, "adakah stok" kasus-kasus yang sudah dipersiapkan, sehingga ketika ada kehebohan publik, segera terbit "kasus tandingan" yang mengalihkan perhatian publik tadi? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk menjawabnya, karena memungkinkan banyak prespektif di dalamnya.
Untuk itu, dalam artikel ini prespektif yang saya gunakan tentunya prespektif hukum. Prespektif hukum ini, memandang pada beberapa hal sebagai berikut :
Pertama, konstruksi hukum, di era transparansi sekarang ini, bukan sebagai hal yang mudah untuk direkayasa. Seolah, sebuah perkara merupakan barang yang ditaruh di sebuah etalase, sehingga siaiapun bisa melihatnya dari berbagai sudut. Progres atau tahapannya bisa dilihat, diikuti dan bahkan bisa dengan mudah dieksaminasi publik. Artinya, sangat riskan menampilkan atau mensetting sebuah perkara hukum terlebih dengan kerugian keuangan negara yang besar hanya untuk mengalihkan sebuah isu.
Kedua, strategi pengalihan isu dengan memunculkan settingan hukum, mempunyai variabel yang erat dengan trusth atau kepercayaan publik pada pemerintah itu sendiri. Ini bisa menjadi boomerang, pada kasus "pertamax oplosan pertalite" terlihat bagaimana kemudian pemerintah dalam konteks ini melalui PT Pertamina (Persero) membantah tuduhan oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 90 Pertalite dan BBM RON 92 Pertamax dalam dugaan kasus korupsi yang tengah diusut saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa BBM yang terjual di masyarakat sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), dikutip dari Kontan.co.id.
Kausalitas responsive negative masyarakat ini, tentu menjadi sebuah kondisi yang anomali atas lounching Danantara yang oleh pemerintah diharapkan mendapatkan sambutan positif guna menatap Indonesia yang lebih sejahtera ke depannya.
Pengalihan isu pada akhirnya akan mempunyai dampak yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak positif dari sisi pemerintah, isu-isu yang sifatnya lebih strategis dan benar-benar untuk kepentingan yang lebih besar bisa terkondisikan.
Dari pengalaman empiris bangsa ini, beralihnya satu isu ke isu lain, di tengah munculnya sebuah kebijakan ataupun kepentingan-kepentingan atas nama negara berjalan seolah mengalir begitu saja. Heboh di awal, namun perlahan surut, hingga muncul isu lainnya yang kadang benar-benar menjadi alat untuk menghipnotis publik.
Berpijak dari kerangka berpikir yang demikian, menurut saya, selama masih dalam rangka pencapaian tujuan dan kepentingan bangsa dan negara, sah-sah saja menggunakan strategi tadi, selama tidak mengobrak-abrik dan merekayasa konstruksi hukum yang sebenarnya.