Pengusiran paksa warga Palestina di Tepi Barat adalah tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan kegagalan penegakan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia
Pengusiran paksa warga Palestina di wilayah Tepi Barat kembali menjadi sorotan dunia pada tanggal 31 Mei 2025.
Peristiwa ini menunjukkan eskalasi ketegangan yang terus berlangsung di kawasan tersebut, yang bukan hanya menjadi masalah politik dan keamanan, tetapi juga kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Babak Kelam Konflik Berkepanjangan
Pengusiran paksa melibatkan pemindahan paksa sejumlah keluarga Palestina dari rumah-rumah mereka untuk memberi ruang bagi perluasan pemukiman warga Yahudi.
Pemukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334, yang menegaskan bahwa pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum internasional.
Akibat pengusiran ini, ribuan warga Palestina kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi di wilayah yang sudah padat penduduk dan rentan secara ekonomi.
Proses ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi dan psikologis mereka, meningkatkan risiko konflik dan kekerasan.
Di sisi lain, Israel mengklaim langkah ini sebagai bagian dari hak mereka atas wilayah tersebut, dan alasan keamanan nasional.
Pelanggaran Hukum Internasional
Dari perspektif hukum internasional, pengusiran paksa warga sipil di wilayah pendudukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip jus cogens, yakni norma hukum yang tidak dapat dilanggar oleh negara manapun.