Prabowo Hapus Tantiem Komisaris Hingga Direksi BUMN: Babak Baru BUMN Dimulai

Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum menjadi Presiden RI sudah menaruh perhatian terhadap tata Kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai memiliki banyak borok di dalamnya sehingga banyak BUMN yang merugi bahkan kolaps. Membahas hal ini, Prabowo setelah menjadi Presiden RI langsung tancap gas untuk berbenah secara keseluruhan terhadap BUMN.

Pada sidang tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang berisikan laporan kinerja lembaga eksekutif yang dipimpinnya yang memasuki 299 hari kerja pasca pelantikan. Salah satu isu yang disampaikan Prabowo adalah mengenai keadaan BUMN yang sampai saat ini memiliki masalah serius dalam mendongkrak pendapatan negara.

Prabowo menyampaikan bahwa permasalahan BUMN sehingga bisa merugi yakni adanya kesalahan tata kelola dari atas atau para pimpinan BUMN. Salah satu sorotan Prabowo terhadap pimpinan BUMN adalah pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris yang sangat tinggi meski keadaan BUMN tersebut sedang merugi.

Dalam pidatonya secara terbuka Prabowo membuka fakta bahwa di Indonesia perilaku koru pada di setiap birokrasi, baik di setiap institusi maupun organisasi pemerintahan, bahkan perilaku korup ini juga sudah mengakar di BUMN, serta BUMD kita. Dengan ini Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa, keadaan ini harus dilaporkan dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga rakyat akan memantau langsung kinerja pemerintahan dari perilaku menyimpang yakni korupsi.

Melihat keadaan ini, Prabowo mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di BUMN dengan membuat keputusan untuk menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang merugi sekaligus memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi enam orang.

Menurut Prabowo, adanya tatiem untuk para direksi adalah akal-akalan yang selama ini merugikan negara. Adanya tantiem merupakan sumber dari segala korupsi atau penyelewengan anggaran di setiap eselon, Prabowo juga mengatakan ada pejabat BUMN yang sebulan hanya melakukan satu kali rapat namun mendapatkan tatiem sebanyak Rp 40 miliar dalam satu tahun dan menurutnya ini adalah sikap penyelewengan yang harus segera di hapus.

Langkah Prabowo dalam penghapusan tantiem dan perampingan komisaris BUMN tersirat adanya penyampaian pesan bahwa efisiensi bukan hanya slogan, namun sebagai prinsip yang harus diterapkan di puncak struktur manajemen hingga level operasional. Langkah ini juga dinilai dapat mengurangi pejabat atau pengelola perusahaan publik yang menikmati manfaat finansial tanpa kinerja yang sepadan.

Disisi lain, kebijakan ini juga dinilai akan memperbaiki citra BUMN dari entitas yang sering dikaitkan dengan pemborosan menjadi institusi yang efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal ini juga bukan sekedar sebagai pengetatan aturan, namun juga sebagai pesan politik bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, pemangkasan tantiem komisaris hingga direksi di BUMN adalah langkah awal serta babak baru BUMN yang akan dimulai sesuai jalur dan keberfungsiannya. Rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola negara dengan baik yang berpihak kepada rakyat. Babak baru BUMN ini diharapkan benar-benar membuka jalan menuju pengelolaan BUMN yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Penegasan Prabowo dalam penghapusan tantiem ini, merupakan peringatan keras kepada para pejabat bahwa selama Prabowo Subianto menjadi Presiden RI jangan pernah ada yang bisa permainkan bangsa dan negara. Beberapa kali Prabowo memperingatkan bahwa dirinya akan bertindak tegas dan tidak pandang bulu kepada siapapun yang bertindak merugikan negara dan rakyat Indonesia.