Krisis Air Makin Menjadi, Jatinangor Butuh Pemeliharaan

Jatinangor sudah tidak terawat, setidaknya untuk kualitas air. Sebagai sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang yang memiliki empat perguruan tinggi di dalamnya, cukup disayangkan pemeliharaannya tidak sebaik itu. Di samping itu, pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan mahasiswa, sebut saja indekos dan tempat makan saji, jelas berjalan dengan baik. Apakah pembangunan dan pemeliharaan tidak bisa berjalan sebanding?

Jatinangor telah dicanangkan sebagai daerah pendidikan sejak tahun 1977. Ide ini dicetuskan oleh rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) saat itu, Prof. Dr. Hindersah Wiraatmadja. Inspirasinya adalah Kota Sains Tsukuba Jepang yang cukup tenar di tahun 1970-1980an. Akhirnya, pada tahun 1979, lahan bekas perkebunan seluas 962 hektar pun dibeli untuk pembangunan kampus Unpad Jatinangor. Selang waktu berjalan, Jatinangor dihuni oleh empat perguruan tinggi yang tak main-main tenarnya. Sebut saja Unpad, ITB, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN). 

Keempat perguruan tinggi ini menghasilkan sirkulasi tinggi bagi masuknya mahasiswa luar ke Jatinangor. Alhasil, Jatinangor pun terus-menerus mengalami pertambahan penduduk di tiap tahunnya. Melihat ramainya mahasiswa, pemerintah setempat terus meningkatkan berbagai sarana fasilitas yang ada di Jatinangor. Mulai dari tempat perbelanjaan hingga rumah sakit dan klinik, semuanya ada di Jatinangor. Tak tertinggal pula, berbagai waralaba swasta terkenal telah membuka cabangnya di Jatinangor.

Sayangnya, pemerintah Jatinangor maupun Sumedang masih belum dapat memelihara kualitas air di sini. Kualitas air di Jatinangor tergolong rendah bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Tidak hanya berkualitas rendah, bahkan muka air tanah telah mengalami penurunan sangat parah di daerah-daerah utama tempat tinggal mahasiswa. Daerah utama mahasiswa ini mencakup dua desa, Hegarmanah dan Cikeruh. Kedua desa ini memiliki skala pembangunan terbaik dibanding dengan daerah Jatinangor lainnya, tapi pula memiliki kualitas air yang paling rendah.

Bayangkan saja, saat ini terdapat lebih dari 1.000 indekos yang ada di Jatinangor. Itu belum termasuk dengan pemukiman warga lokal juga dengan berbagai bangunan lainnya. Maka, tidaklah aneh bila banyak sumber air di Jatinangor yang telah mengalami pencemaran. Jumlah hunian ini juga menjadi bukti dari habisnya lahan terbuka hijau di Jatinangor. Sudah sangat amat jarang bagi kita dapat melihat daerah terbuka hijau untuk resapan air di Jatinangor. 

Kualitas air Jatinangor, juga lingkungan hidup secara menyeluruh, telah menjadi perhatian pemerintah Jawa Barat sejak lama. Hal ini terbukti dari adanya Perda Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 yang menetapkan Jatinangor sebagai Lawasam Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dengan arahan prioritas pada sektor lingkungan hidup. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kondisi lingkungan hidup masih mengkhawatirkan. 

Penduduk Hegarmanah dan Cikeruh sudah sangat jarang menggunakan air dari sumber mata air langsung. Dari data yang dikumpulkan oleh badan pengurus setempat, mayoritas penduduk menggunakan air isi ulang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurunnya debit air PDAM menjadi penyebab lainnya dari permasalahan air Jatinangor. 

Cukup disayangkan, impian wilayah akademik tidak menjadi sebuah maslahat untuk lingkungan hidup setempat. Dengan sudah adanya kebijakan, mampukah Jatinangor menjadikan pembangunan selaras dengan pemeliharaan? Bila tidak, maka alumnus dari keempat perguruan tinggi yang ada di dalamnya, atau pun alumnus lainnya, akan memiliki pekerjaan tambahan di masa depan.