Ketiga, korupsi dan KPK. Komitmen Jokowi terkait pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan. Belakangan sebagian masyarkat mulai meragukan, terlebih setelah diundangkannya revisi UU KPK. Pemerintah dianggap mendiamkan usaha pelemahan KPK. Padahal ekspektasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga superbody itu sangat tinggi. Di tangan KPK para koruptor tak berdaya. OTT telah menggulung banyak kepala daerah. Haruskah KPK mati suri? Itu bergantung pada kepemimpinan Jokowi lima tahun mendatang.
Keempat, persatuan dan desintegrasi. Pilpres lalu memang telah membelah masyarakat. Tapi patutkah jika demokrasi dikorbankan. Rencana merapatnya partai Gerindra, Demokrat dan lainya ke koalisi pemerintah dengan dalil persatuan akan mengikis keseimbangan cek and balance antara pemerintah dan DPR. Ini selayaknya dipikirkan lebih jauh lebih presiden Jokowi.
Disentigrasi bangsa juga kudu diantisipasi. Persoalan Papua memerlukan penyelesaan yang utuh. Bukan sekadar memadamkan percikan bara api. Sepatutnya dicari akar masalah sesungguhnya. Pendekatan fisik berupa pembangunan besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Jokowi pada periode sebelumnya tampaknya belum mengambil hati rakyat Papua guna lebih mencinta Indonesia. Nampaknya dibutuhkan pendekatan lain.
Kelima, sumber daya manusia. SDM Indonesia masih tertinggal jauh. Hal ini diakui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Dia mengatakan, Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Tak hanya dibandingkan dengan negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN, seperti Vietnam. Lima tahun ke depan, orientasi pembangunan harus lebih fokus ke peningkatan SDM.
Walhasil, PR di depan mata. Jokowi-Makruf segera menyelesaikannya. Rakyat berharap keduanya bekerja secara maksimal mengantarkan Indonesia lebih maju. Lebih sejahtera dan jaya. Selamat bekerja pak Presiden. Wa Allahu Alam Bisshawab.
