oleh Amidi
Petisi kampus yang digencarkan kalangan kampus bebera hari ini, sepertinya membingungkan anak negeri ini. Betapa tidak, disatu sisi ada mantan akademisi suatu kampus yang membuat  petisi  menyikapi persoalan bangsa yang sedang berkembang saat ini, namun pihak  suatu kampus tersebut justru  mengelak/menepis,  bahkan  pihak suatu kampus tersebut berujar bahwa petisi tersebut tidak mewakili suatu kampus mereka, itu hanya mengatasnamakan kelompok tertentu  saja.
Di bagian lain, ada suatu kalangan kampus, entah alumni atau memang kalangan kampus yang masih aktif, berbeda pendapat. Ada yang mempersoalkan persoalan bangsa yang sedang berkembang saat ini, masalah demokrasi macet,  masalah Kokone (Korupsi, Kolusi,  dan neporisme) merajalela. Ada yang tidak mempersoalkan persoalan bangsa yang sedang berkembang saat ini, mereka justru mengatakan  demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, negara dalam keadaan baik-baik saja, perekonomian negeri ini lancar.
Tempo.co, 03 Pebruari 2024,  mensinyalir bahwa setelah sejumlah kampus, seperti UGM, UI, UII dan lainnya mengkritik kondisi demokrasi pemerintahan saat ini, ada sekelompok akademisi membuat deklarasi "tandingan" yang menyerukan kondisi Indonesia baik-baik saja. Mereka mengatasnamakan diri  sebagai Alumni PTN dan PTS.
Terlepas dari petisi yang dideklarasikan berbeda tersebut, yang jelas petisi yang tiba-tiba marak beberapa hari ini perlu disimak dengan seksama. Jika benar kalangan kampus tersebut mempunyai pandangan yang berbeda, apakah ilmu dan kacamata sebagai alat pandang mereka memang berbeda atau ada aspek "cuan" yang melatarinya.
Ini menarik untuk dicermati. Â Fakta menunjukkan bahwa fenomena kepedulian ini baru muncul akhir-akhir ini alias beberapa hari ini, mengapa tidak jauh-jauh hari?, mengapa pihak yang seharusnya berkompoten mempersoalkan persoalan bangsa yang sedang berkembang saat ini (baca: legeslaitf) Â "justru nyaris tidak terdengar".
Sepengetahuan saya, yang pernah saya dengar, maaf,  karena saya berlatar belakang ekonomi, bukan politik. Jika yang peduli atau yang mempersoalkan persoalan bangsa yang sedang berkembang saat ini adalah pihak yang sangat berkompeten, atau pihak yang bersentuhan langsung (baca: legeslatif), maka penyelesaian-nya justru akan lebih cepat dan lebih elegan serta lebih konstitusi, karena memang menyangkut fungsi mereka,  lagi pula mereka punya kuasa atas semua itu. Disamping harus  didorong juga oleh kalangan kampus sebagai bentuk kepedualian sosial mereka, apalagi mengingat kalangan  kampus adalah sebagai agen of change (Inisiator educator) .
Kesampingkan Cuan Kedepankan Kewajiban.
Berdasarkan informasi yang berkembang, bahwa mereka yang tidak mempersoalkan persoalan bangsa yang sedang berkembang saat ini, mereka menganggap "justru tidak ada masalah" atau menurut mereka bangsa ini dalam keadaan baik-baik saja. Mereka yang memberi pernyataan tersebut, Â disinyalir ada yang mendorong-nya atau meminta-nya.(lihat viva.co.id, 06 Pebruari 2024) .
Dalam hal ini, tidak berlebihan kalau dikatakan kesampingkan terlebih aspek "cuan" yang mendorong-nya, kedepankan kewajiban sebagai insan akademisi, kedepankan kewajiban sebagai anak bangsa yang cinta dengan bangsa ini.
Jika ini benar, kemana kebebasan berpendapat dan atau kebebasan berpikir anak negeri ini yang memang sudah dijamin Unadang-undang. Sayang, UU yang dibuat dengan mengeluarkan "cuan" negara yang tidak kecil tersebut justru  "dikangkangi",  diacuhkan justru demi kepentingan pihak tertentu untuk mendapatkan "cuan".
