Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal Indonesia dalam Menjaga Ketahanan Perekonomian di Tengah Tekanan Global

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan perekonomian di tengah tekanan global yang semakin kompleks dan dinamis. Ketidakpastian geopolitik, melemahkan harga komoditas, perang dagang, serta perubahan aliran modal internasional menuntut sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal sebagai instrumen utama pengelolaan ekonomi nasional. Dalam konteks ekonomi politik internasional, sinergi ini tidak hanya menjadi alat teknokratis, tetapi juga strategi politik ekonomi yang menentukan posisi Indonesia dalam peta global.

Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Pilar Ketahanan Ekonomi

Kebijakan moneter yang diarahkan oleh Bank Indonesia (BI) dan kebijakan fiskal oleh pemerintah merupakan dua instrumen utama yang berperan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun keduanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, tetapi efektifitas keduanya sangat berdampingan pada kemampuan untuk berkoordinasi dan bersinergi. Sinergi dalam kebijakan moneter dan fiskal tidak hanya tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, seperti pengendalian inflasi dan nilai tukar, tetapi juga menjadi sarana strategi untuk menjawab tantangan struktural dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional di panggung global.

Bank Indonesia mempertahankan acuan suku bunga di level 5,75% pada tahun 2025. Keputusan ini mencerminkan pendekatan kebijakan moneter yang hati-hati dan responsif terhadap tekanan inflasi global serta pelemahan nilai tukar rupiah. Sementara itu, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang disiplin dengan defisit anggaran sekitar 2,53%. Meskipun ruang fiskal terbatas, prioritas anggaran tetap diberikan pada strategi sektor-sektor seperti infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, dan transformasi digital. Kolaborasi antara BI dan pemerintah juga diwujudkan dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dari pasar primer dan sekunder. Langkah ini tidak hanya memperkuat likuiditas dan stabilitas pasar keuangan, tetapi juga membantu pembiayaan APBN secara berkelanjutan.

Tantangan Global dan Implikasi Ekonomi Politik Internasional

antangan global yang dihadapi Indonesia tidak hanya bersifat teknis ekonomi, melainkan juga sarat muatan politik. Ketegangan geopolitik antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia berdampak langsung pada aliran modal dan nilai tukar. Perang dagang dan kebijakan proteksionisme menyebabkan kerusakan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, dalam kerangka ekonomi politik internasional, sinergi kebijakan ekonomi Indonesia juga memiliki dimensi kemitraan. Stabilitas makroekonomi menjadi prasyarat untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan, kerja sama regional, serta dalam memperluas penggunaan mata uang lokal sebagai alternatif terhadap dominasi dolar AS.

Indonesia telah aktif dalam mempromosikan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) dalam transaksi internasional, terutama dengan negara-negara mitra seperti Tiongkok dan Jepang. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat kesejahteraan ekonomi nasional. Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sistem keuangan regional yang lebih stabil dan tangguh terhadap guncangan eksternal. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting: BI mendukung penguatan instrumen pembayaran lintas negara, sementara pemerintah memperkuat hubungan dagang dan diplomasi ekonomi dengan negara mitra.

Transformasi digital juga menjadi elemen kunci dalam sinergi kebijakan. Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui pengembangan QRIS dan rencana aneh Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital. Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan mendukung ekonomi digital melalui program UMKM Go Digital dan pengembangan startup berbasis teknologi. Sinergi ini tidak hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ketahanan digital nasional.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan fiskal diarahkan pada prioritas sektor-sektor seperti ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan pengembangan SDM. Anggaran negara difokuskan pada investasi yang berdampak jangka panjang, seperti pembangunan irigasi, energi terbarukan, dan vokasi pendidikan. Kebijakan moneter mendukung dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar agar investasi berjalan kondusif. Kombinasi ini menampilkan bahwa kebijakan sinergi tidak hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga mendukung agenda pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Namun, perlawanan tidak berhenti di situ. Ketergantungan terhadap ekspor komoditas yang masih tinggi, membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Fragmentasi ekonomi global akibat persaingan geopolitik juga mendorong kebutuhan untuk diversifikasi pasar ekspor dan sumber investasi. Dalam hal ini, sinergi kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penguatan struktur industri domestik dan perluasan pasar ekspor nontradisional. Pemerintah perlu memperkuat peran diplomasi ekonomi, sementara BI mendukung stabilitas makro agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik.

Risiko dan Tantangan ke Depan

Risiko internal seperti efisiensi, korupsi, dan lemahnya reformasi struktural juga menjadi hambatan. Efektivitas kebijakan moneter dan fiskal sangat bergantung pada sistem yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan, perbaikan sistem subsidi, dan peningkatan kualitas belanja negara menjadi agenda mendesak untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak perekonomian yang maksimal. BI dan pemerintah harus terus memperkuat koordinasi kebijakan agar instrumen yang dijalankan tidak saling bertentangan, melainkan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam ekonomi politik internasional, keberhasilan sinergi kebijakan juga menjadi simbol kredibilitas negara. Negara yang mampu menjaga stabilitas dan tumbuh secara berkelanjutan akan mendapatkan kepercayaan dari pasar global. Kepercayaan ini menjadi aset penting dalam menarik investasi asing secara langsung, memperkuat cadangan devisa, dan memperluas kerja sama ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal tidak hanya berdampak pada angka perekonomian, namun juga pada citra dan posisi Indonesia di mata dunia.

Lebih lanjut, dengan memanfaatkan bonus demografi dan memperkuat kapasitas SDM, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan. Hal ini hanya dapat tercapai jika kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, kewirausahaan, dan pemerataan ekonomi. Pemerintah harus terus berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan, sementara BI menjaga stabilitas agar iklim usaha tetap kondusif.

Indonesia berada pada titik krusial dalam sejarah ekonominya. Ketika banyak negara mengalami tekanan inflasi yang tinggi, Indonesia mampu menjaga inflasi dalam kisaran 2,5--3%. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi kebijakan telah berjalan efektif. Namun tantangan ke depan seperti perubahan iklim, konflik global, dan disrupsi teknologi menuntut kebijakan yang adaptif, inovatif, dan inklusif.

Dengan ini, sinergi kebijakan moneter dan fiskal Indonesia merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan perekonomian di tengah tekanan global yang penuh ancaman, namun juga mampu berkembang dalam kondisi yang tidak menentu. Dalam kerangka ekonomi politik internasional, sinergi ini tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global yang kompetitif dan berubah dengan cepat. Keberhasilan sinergi ini akan menentukan kemampuan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat di masa depan.