Bantaeng, Minggu (15/04/2018). Pernikahan sepasang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bantaeng beberapa waktu lalu jadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Termasuk DPR-RI melalui Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily. Hal ini disampaikan Syamsuniar Malik selaku Kabid PPPA pada Dinas PMDPPPA Kabupaten Bantaeng kepada AMBAE, Minggu (15/04/2018) siang.
Demikian pula dikutip dari Detik.com edisi Minggu (15/04/2018) oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny Rosalin, "Kita lagi koordinasi dengan daerah, karena sedang kita cek dari pihak-pihak sekolah, keluarga, pemda provinsi, pemda kabupaten dan dari lingkungan mereka".
Menurut Syamsuniar Malik, hal ini tidak seharusnya terjadi mengingat anak tersebut baru berusia 15 tahun 10- bulan (pria) dan 14 tahun 9 bulan (wanita) dan masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) di daerah ini. Pernikahan dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng.
Sebelumnya Catin (Calon Pengantin) sempat ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Bantaeng. Tidak sampai disitu, pihak keluarga ajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Bantaeng yang kemudian dikabulkan. Atas Dispensasi dimaksud, KUA Bantaeng tidak punya alasan lagi menolak pernikahan dini antara keduanya.
Lebih lanjut Kabid PPPA menuturkan jika Kepala Kantor Kementerian Agama Bantaeng, H. Muhammad Yunus menyesalkan pernikahan yang terjadi 2 bulan lalu. "Kita telah mengupayakan semaksimal mungkin mellaui sosialisasi dan pelibatan seluruh stakeholder di Bantaeng." tegasnya.
Ditanya soal peran aktif Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dirinya berharap segera terjalin kerja sama antara Pemkab Bantaeng dengan pihak Pengadilan Agama Bantaeng. sasaran utama kerja sama ini dimaksudkan agar pernikahan dini tidak terjadi. Melibatkan PUSPAGA dengan memberikan bimbingan serta pendampingan demi masa depan anak ke depan yang lebih cerah. (AMBAE)
salam #AMBAE
