Kran demokrasi mesti dibuka. Stop transaksi atau dagang kepentingan yang mengorbankan masyarakat. Pemegang kendali parpol di daerah harus sportif dan bersikap demokratis. Karena cita-cita sama, Malut harus lebih maju. Lima enam langkah kedepan. Bukan tertatih-tatih, atau kesannya jalan di tempat. Insya Allah atas kerinduan itu, kompetisi Pilgub Malut kita dieratkan atas semangat kekeluargaan.
Ketika calon pemimpin Malut di 2024 lebih dari dua. Atau lebih dari tiga Pasangan calon (Paslon) Gubernur, ini menandakan kalau peradaban demokrasi kita telah maju. Pertahankan cara berpolitik yang menjunjung tinggi nilai pluralisme. Tahun 2018 telah membuktikan Pilgub Malut berhasil mengkompetisikan empat Paslon. Spirit keterbukaan, proporsionalitas tersebut layak dipertahankan. Demokrasi harus terus menjadi unggul.
Selaku anak daerah, kita berharap pemimpin yang beradab akan terlahir. Sosok yang memiliki pandangan lengkap, toleran. Akomodatif, edukatif, dan punya integritas. Tidak cacat moral dalam membangun rekam jejaknya. Karena pemimpin itu teladan, disitulah cerminan masyarakat.
Bukan pelaku calon pemimpin bermental korup yang disodorkan parpol kepada masyarakat Malut. Pemimpin Malut kedepan harus mempu mengayomi seluruh elemen masyarakat. Menjadi penyejuk, menyatukan faksi-faksi politik. Bukan menjadi agen penyebar fitnah. Punyuka polarisasi sosial.
Pada sisi lain. Rasanya miris, karena masih ada kekurangan kita. Dimana tokoh perempuan Malut sepertinya masih belum terorbitkan. Belum ada yang dominan menonjolkan diri untuk maju di Pilgub Malut 2024. Padahal, demokrasi menyediakan dan memberi ruang kepada kaum perempuan. Untuk apa?, agar mereka memiliki posisi setara dengan laki-laki dalam ruang politik.
Boleh jadi, karena iklim politik yang kotor, sehingga perempuan Malut memilih untuk tidak terjun ke politik. Tidak tampil dominan. Ruang sunyi itu harus kita isi, bantu beri peluang dan kesempatan kepada perempuan Malut untuk ambil bagian. Karena panggung politik membutuhkan kehadiran, dan peran perempuan.
Berikutnya, untuk melakukan pendekatan. Mendeteksi kenapa disebut perempuan Malut tidak menonjol di pentas politik. Paling umum metode yang digunakan untuk mengukurnya yakni membaca posisi perempuan sebagai Kepala Daerah di Malut. Hanya satu Kabupaten yang Bupatinya perempuan yakni Kabupaten Kepulauan Sula.
Kita berharap tidak ada diskriminasi untuk perempuan. Agar perempuan diberi kesempatan tampil di Pilgub Malut 2024 mendatang. Mungkinkah karena faktor historis?. Dimana para Sultan terdahulu sampai sekarang tidak ada perempuan. Rasanya, untuk kepemimpinan modern, perlu ada kajian khusus.
Pada konteks demokrasi, kita mendorong tumbuh politisi perempuan. Mereka yang akan bersaing dalam festival politik gagasan tahun 2024 mendatang. Jangan sampai ada citra buruk, bahwa perempuan Malut dibungkam. Hak-hak politiknya dipasung. Insya Allah tidak demikian.
Dari sejarahnya, Maluku Utara saat kejayaan empat Kesultanan (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo), memang semua Sultan adalah Laki-laki. Eksistensi perempuan Malut kontemporer perlu mendapat perhatian serius. Parpol harus memaksimalkan kaderisasi untuk perempuan dipanggung politik. Setidaknya, harus ada calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur Malut dari kalangan perempuan.
Untuk bahasan sejarah. Rasanya tidak mudah tarik kesimpulan. Nanti ada waktu khusus dan diserahkan ke orang-orang yang lebih mahfum dibidang ini. Sedikitnya, target kita semua adalah menyemangati perempuan Malut untuk mewarnai, ambil peran dalam panggung politik lokal.
