Jika kita menengok kembali semangat awal dari kebijakan BOS, maka kita akan menemukan satu benang merah yang jelas: menciptakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Namun, jika pelaksanaannya justru memperlebar ketimpangan antara sekolah yang mampu mengelola dan yang tidak, maka kita perlu mengevaluasi ulang. Evaluasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan arah kebijakan tidak menyimpang dari cita-cita awal.
Peran dinas pendidikan daerah sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Sayangnya, di banyak daerah, dinas justru lebih sering menjadi 'penyambung lidah administrasi pusat' ketimbang menjadi pendamping dan fasilitator bagi sekolah. Padahal, transformasi pendidikan sejati hanya mungkin terjadi jika terjadi hubungan kemitraan antara sekolah, pemerintah daerah, dan pusat, bukan hubungan hierarkis yang menekan.
Lebih dari itu, dalam konteks masyarakat kita yang majemuk dan geografis yang kompleks, tidak mungkin ada satu kebijakan yang bisa mengatur semua tanpa penyesuaian lokal. Maka dari itu, otonomi sekolah perlu diperkuat, bukan dilemahkan. BOS seharusnya memberi ruang untuk sekolah mendesain solusi sendiri berdasarkan konteks lokal, bukan meniru template nasional secara kaku.
Kita juga harus mengubah cara berpikir kita tentang suksesnya implementasi BOS. Selama ini, indikator kesuksesan masih terlalu berorientasi pada angka serapan dan laporan yang rapi. Padahal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana dana tersebut berdampak pada tumbuh kembang siswa, kualitas pembelajaran, dan iklim sekolah yang sehat dan menyenangkan.
Di sinilah pentingnya peran pengawasan publik. Orang tua, komite sekolah, dan masyarakat perlu diberi akses dan keberanian untuk bertanya: bagaimana BOS digunakan? apa hasilnya? mengapa dipilih program itu dan bukan yang lain? Budaya bertanya ini harus didukung oleh keterbukaan informasi dari sekolah, serta sikap akomodatif dari pemangku kebijakan.
Sekolah bukan menara gading. Ia adalah milik bersama, tanggung jawab bersama. Maka kebijakan tentang sekolah pun harus dibuat bersama, diawasi bersama, dan dirasakan manfaatnya bersama. BOS Afirmasi dan Kinerja, jika dikelola dengan prinsip partisipatif, bisa menjadi titik tolak perubahan ekosistem pendidikan kita yang selama ini cenderung elitis dan birokratis.
Mimpi besar tentang Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari generasi yang hanya diajari mengikuti prosedur, tapi dari generasi yang terbiasa berpikir kritis, bekerja kolaboratif, dan belajar sepanjang hayat. Untuk itu, setiap kebijakan pendidikan termasuk BOS harus memperkuat nilai-nilai tersebut dalam praktik keseharian sekolah.
Akhirnya, pendidikan yang bermakna bukanlah tentang besar kecilnya dana, tetapi tentang bagaimana dana itu digunakan dengan bijak, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas hidup peserta didik. BOS Afirmasi dan Kinerja bisa menjadi bahan bakar perubahan, tapi hanya jika kita mengemudikannya dengan arah yang benar dan komitmen yang kuat.
Disusun oleh Bapak Halinis, S.Si dan Amalia Cintya Nurkomala, S.Pd Mahasiswa Magister Pedagogi Lancang Kuning University Pekanbaru Provinsi Riau
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
