Kemudian tidak ada kabar lagi tentang mereka. Kalau mereka diijinkan pulang karena "baik kasihan dan kemanusiaan" Pemerintah (atau ada dorongan Parpol-Parpol tertentu?), sudah seharusnya kini menjadi sorotan Aparat Keamanan kita. Mungkin dari sepuluh orang saja dari mereka, akan terdapat seorang saja calon teroris atau fanatikus aliran ISIS/Daesh itu! Meski jumlahnya sedikit dari mereka yang bersemangat nyasar itu, namun bisa mempengaruhi beberapa orang untuk berbuat kejahatan teror itu.
Adalah menarik ungkapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahwa penganut Islam kita terbanyak, tetapi negara kita bukan negara Islam. Juga ketika salah seorang Wakil Ketua MUI Pusat  (tak saya sebut namanya) dalam wawancara viral (akhir Maret lalu)  dengan TV Swasta ketika ditanya "apa kira-kira penyebab timbulnya terorisme", dia menyatakan "antara lain adanya ketimpangan". Sayang, pewawancara TV itu tidak memburunya dengan mengajukan pertanyaan: Apakah dinegara kita terdapat ketimpangan itu? Unsur apa? Politik, kekuasaan, ekonomi, agama atau budaya?
Setiap orang dalam benak masing-masing [AS1] bisa saja menganggap ada sesuatu hal di negara kita ini sebagai "ketimpangan". Sebab, tinjauannya berdasar pada beberapa unsur yang mempengaruhinya, yakni kepentingannya, kebutuhannya, fahamnya dan lain-lain. Kalau demikian, orang itu seolah membenarkan terorisme yang muncul di Indonesia karena terdapat ketimpangan.Â
Benarkah anggapan ini? Apakah perbuatan berfaham ISIS berikut terornya dianggap oleh orang itu sebagai 'koreksi' terhadap adanya penyimpangan?Â
Karenanya, penting tidak asal ngomong!
