Sebagai negara multikultural, Indonesia dihadapkan dengan banyak perbedaan baik dari perbedaan pemikiran, suku, adat, maupun agama. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang dakwah KH Cholil Nafis dalam ceramahnya menjelaskan, "Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak akan cukup untuk merangkul seluruh perbedaan yang ada". Pancasila bukan suatu agama atau suatu bentuk gerakan anti agama, tapi Pancasila adalah dasar negara yang merujuk pada agama. Sebagaimana salah satu dari 4 fungsi agama yaitu agama sebagai pemersatu.
Perbedaan itu rahmat. Misalkan seandaniya semuanya satu mazhab maka kita tidak bisa melihat yang selain di luar mazhab kita dan karena persamaan itu kita akan sering mengangggap diri kita yang paling hebat di kalangan yang lain. Setiap kelompok punya kontribusi masing-masing terhadap negara seandainya mereka memposisikan pada posisinya. Dalam hal perbedaan pendapat, seseorang tidak dilarang berpendapat asalkan ada argumentasi atau alasan yang logis bisa diterima. Dan juga apabila umat kita satu maka kita tidak mungkin menjadi umat islam akan tetapi akan menjadi umat yang lain. Batas tidak boleh berbeda adalah masalah akidah, yang berarti ruang untuk berbeda itu luas.
Merujuk pada masa-masa terbentuknya pemerintahan Islam pertama, Madinah, Rasulullah saat itu menggunakan nama Madinah yang berarti peradaban, dengan maksud agar pemerintahan tersebut dapat melahirkan peradaban Islam yang maju. Asas pemerintahan saat itu, bukan terfokus pada takhta atau jabatan, melainkan kesatuan dan kekompakan warganya untuk membentuk negara yang maju.Â
Pada masa Rasulallah juga terjadi perbedaan pendapat antara sahabat yaitu mengenai teks yang diartikan secara teks atau pun secara kontekstual. Maksudnya para sahabat berselisih tentang cara melakukan perintah atau nasehat yang diberikan oleh rasul misalkan pada hal tayammun, para sahabat berbeda pendapat tetntang hal itu  sehingga dari mereka ada yang bertayammum dengan berkumur- kumur dengan pasir seperti halnya dengan wudhu dan ada pula yang berguling diatas pasir sampai badanya itu berdebu semua. Maka dari itu perbedaan itu wajar dan dan kita harus bisa menerima perbedaan. Apabila kita tidak bisa menerima perbedaan maka yang terjadi kita akan selalu terbawa oleh beban pikiran kita sendiri.
Sebuah jabatan kepemimpinan adalah amanah dan titipan dari Allah SWT, dan sejatinya sebuah jabatan tersebut adalah pemberian yang diberikan langsung oleh Allah SWT, kepemimpinan tersebut akan diminta pertanggung jawaban kelak di yaumil mahsar (hari pertanggung jawaban), sebab jabatan kepemimpinan tersebut akan melahirkan sebuah kekuasaan dan wewenang dan idealnya kekuasaan itu melahirkan manfaat dalam memudahkan dalam melayani seluruh masyarakatnya tanpa membeda-bedakan kaya dan miskin. Sehingga keadilan dalam sebuah kepemimpinan merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin.
Di antar bentuk keadilan dalam memimpin adalah mengambil keputusan yang adil, tidak berat sebelah dan tidak meringankan kepada sebelah yang lain. Dan tidak membeda-bedakan agama, etnis, budaya, suku dan latar belakang. Sebagaimana dalam alquran firman Allah SWT. "Wahai Daud, kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah putusan antara manusia denga hak (adil) dan janganlah kamu mengilkuti hawa nafsu."(Shad. 38). Begitulah al-quran mengajarkan terhadap seorang pemimpin untuk bisa berlaku adil terhadap semua masyarakat atau rakyatnya.
Keadilan ini diharapkan akan menghapus penganiayaan dan ketidakadilan, karena keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan dan hakikatnya semua masyarakat yang sedang dipimpin oleh seorang pemimpin. Di antara bentuk keadilan dalam memimpin adalah mengambil keputusan yang adil, tidak berat sebelah dan tidak meringankan kepada sebelah yang lain.
Kompetensi dan visi kerakyatan bisa dimasukkan dalam kategori persyaratan maksimal (al-hadd al-ala) seorang kepala negara. Seorang kepala negara sejatinya harus membuat kontrak sosial (aqdun ijtimaiyyun) yang jelas dengan rakyat, sehingga tatkala menjadi pemimpin betul-betul mewakili dan membawa aspirasi rakyat untuk kemaslahatan bersama. Seorang pemimpin tak boleh melihat rakyat seperti sapi perahan dan binatang gembala, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi dan diprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Untuk itu, persyaratan kompetensi dan keberpihakan pada kepentingan rakyat jauh lebih penting daripada kesehatan fisik.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, "Apakah kita harus menyatakan umat ?". Allah SWT. Dalam al-quran berfirman " innamal mu'minuuna ikhwah". Dan begitu pula ada hadis nabi yang menjelaskan hal berkaitan dari firman Allah di ata, nabi SAW bersabda : " seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya". Jadi perlu kita ketahui bahwa umat terdahulu sudah pernah bersatu maka dari itu kita harus bisa bersatu lagi. Dari konflik agama yang sering kita dengar ataupun lihat di  televisi mengenai sistem pemerintahan ingin diubah menjadi sistem ke khalifahan merupakan salah satu cara yang tidak tepat.Â
Kita kembali ke masa dimana setelah meninggalnya baginda Rasulallah muncullah perselisihan untuk memilih pemimpin negara. Kita bisa melihat sejarah bagaimana proses para khilafah diangkat menjadi seorang pemimpin. Kata khilafah itu hanya muncul di negeri timur, begitu pun masa khalifah pada masa yang akan datang sesuai dengan hadis nabi bahwa ada 4 fase islam dan terakhir adalah fase khilafah oleh Imam Mahdi yang akan muncul di Arab bukan di Indonesia. Maka khilafah untuk sekarang bukanlah solusi dan tidak berlaku di Indonesia. Memang khilafah di Indonesia masih ada tetapi dengan makna yang lain.
Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa penyakit umat islam ketika ia menjadi penguasa maka ia akan menindas yang lain, dan tradisi itu sudah ada sejak dahlu. Jadi yang harus kita lakukan untuk bersatu adalah yaitu, kita harus sepakat dengan apa yang kita lakukan bersama, menghormati orang lain, dan bekerja sama dengan yang disepakati bersama. Kita hanya bisa melakukan sesuatu  yang benar (fastabiqul kahirat) dan kita harus selalu siap berbeda.
