Di tengah dinamika globalisasi dan saling keterhubungan antarnegara, diskursus mengenai peran negara dalam mengelola perekonomian nasional kembali mengemuka. Meskipun banyak negara telah mengadopsi prinsip-prinsip liberalisme ekonomi, praktik-praktik yang menyerupai doktrin lama seperti merkantilisme justru menemukan relevansinya kembali. Merkantilisme, yang lahir dan berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18, bukan hanya bagian dari sejarah ekonomi dunia, tetapi juga merepresentasikan paradigma awal dalam Ekonomi Politik Internasional (EPI) yang hingga kini terus menjadi rujukan dalam memahami hubungan antara kekuasaan dan kekayaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam iklim ketidakpastian global, negara-negara cenderung merespons dengan mengaktifkan kembali pendekatan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi.
Memahami Akar Historis Merkantilisme
Merkantilisme merupakan suatu pendekatan ekonomi yang menekankan pada peran dominan negara dalam mengatur perekonomian demi meningkatkan kekuatan nasional. Teori ini berakar dari keyakinan bahwa kekayaan suatu negara diukur dari jumlah logam mulia—khususnya emas dan perak—yang dimilikinya. Oleh sebab itu, negara dianjurkan untuk mendorong ekspor dan membatasi impor guna menciptakan surplus perdagangan.
Secara historis, merkantilisme muncul dalam konteks pembentukan negara-bangsa modern di Eropa Barat. Negara-negara seperti Inggris, Perancis, dan Spanyol menggunakan kebijakan merkantilis untuk memperkuat militer, membiayai ekspedisi kolonial, dan mempertahankan supremasi politik. Di sinilah terlihat bahwa logika ekonomi dan kepentingan politik bersatu dalam satu bingkai. Kekuatan ekonomi bukan semata-mata hasil pasar, tetapi instrumen strategis bagi negara untuk memastikan stabilitas internal dan dominasi eksternal. Pendekatan ini menjadikan kebijakan ekonomi sebagai bagian dari strategi keamanan nasional.
Prinsip-Prinsip Utama Merkantilisme
Setidaknya terdapat beberapa prinsip pokok dalam merkantilisme yang dapat diidentifikasi:
Kekayaan negara sebagai tujuan utama: Negara harus aktif menciptakan surplus perdagangan sebagai indikator kekuatan ekonomi nasional.
Intervensi negara dalam ekonomi: Pemerintah memainkan peran sentral dalam menetapkan tarif, subsidi, dan regulasi perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri.
Kolonialisme sebagai instrumen ekonomi: Penaklukan wilayah luar dianggap sah demi menyediakan bahan baku dan pasar baru bagi metropolitan.
Proteksionisme: Pembatasan impor dan pemberian insentif bagi produksi dalam negeri adalah strategi utama untuk menjaga kemandirian ekonomi.
-
Penciptaan monopoli nasional: Negara kerap memberikan hak eksklusif kepada perusahaan tertentu demi mengamankan sumber daya dan keuntungan jangka panjang.
Prinsip-prinsip ini secara eksplisit menunjukkan bahwa merkantilisme tidak sekadar teori ekonomi, tetapi juga merupakan strategi politik dalam membangun kekuatan negara. Dalam praktiknya, merkantilisme menuntut sinkronisasi antara otoritas politik dan pelaku ekonomi agar visi nasional dapat terwujud secara terstruktur. Hubungan yang erat antara kekuasaan negara dan aktivitas ekonomi ini menjadikan merkantilisme sebagai pendekatan multidimensional yang terus menjadi bahan kajian dalam ilmu hubungan internasional dan kebijakan publik.
Kebangkitan Neo-Merkantilisme dalam Konteks Kontemporer
Meskipun telah lama ditinggalkan dalam teori ekonomi arus utama, semangat merkantilisme justru menemukan gaungnya dalam praktik kebijakan ekonomi dewasa ini. Fenomena ini sering disebut sebagai neo-merkantilisme, yakni kebijakan ekonomi yang menyerupai prinsip-prinsip merkantilis tetapi disesuaikan dengan konteks global modern.
