Penulis yakin kita semua mengerti apa yang dimaksud dengan oligarki itu. Namun, sambil jalan akan juga kita sampaikan beberapa pengertian oligarki itu.
Ciptakan perdamaian dan bukan perang dengan oligarki.
Sebelumnya, penulis ingat dengan beberapa pesan penting Prof Jeffrey Winters terkait oligarki ini, yang disampaikannya dalam Webinar dengan PMKRI, rasanya, sekitar satu tahun yang lalu. Pesannya itu mencakup bahwa sebaiknya jangan pernah berpikir untuk membrangus oligarki. Oligarki sangat-sangat kuat dengan kepemilikan sumber-sumber langkah yang berlimpah ruah.
Berdamailah dengan oligarki. Berbagi kekuasaanlah dengan mereka dan sekali lagi jangan pernah berniat menggulingkan oligarki. Oligarki itu adalah orang yang sangat kaya, memiliki sumber-sumber langkah yang berlimpah ruah, dan menggunakanya untuk mempertahankan kekayaan mereka melalui jalur politik dan pemerintahan.
Sayang, peserta webinar tidak menanyakan bagaimana caranya berbagi kekuasaan dengan oligarki itu. Penulis juga sayang sekali tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan bagaimana caranya itu.
Kemudian, penulis terlibat diskusi yang cukup panjang terkait isu presidential threshold dan kemudian merembet ke isu demokratisasi penetapan Capres oleh partai politik. Disini penulis mengatakan pembatalan presidential threshold saja tidak cukup untuk menjaminnya ada penetapan Capres yang baik dan tidak tersendera oligarki dan untuk tercapainya jaminan itu perlu adanya bisnis proses yang baik dan demokratis dalam penetapan Capres oleh partai politik.
Tiba-tiba ada yang nyeletuk bahwa itu pun masih belum cukup. Dihapuskannya ambang batas minimal pengajuan Capres dan hadirnya demokratisasi dalam bisnis proses penetapan Pasangan Capres oleh partai politik masih belum mencukupi untuk hadirnya Pasangan Calon Presiden yang merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni serta diatasnya tidak ada jeratan oligarki di lehernya.
Kenapa demikian? Jawabnya adalah poros legislatif kita tetap berada dalam cengkraman oligarki, yang setiap saat dapat menjegal presiden. Dengan demikian, wajar lah siapa pun presiden nya biasanya perlu kompromi, berdamai, dengan oligarki. Kinerja presiden juga ikut kompromi, kinerja sub optimal, dan tambah sub optimal lagi jika kompromi itu terlalu banyak.
Dengan demikian, tambah satu lagi persyaratan agar kinerja presiden dapat optimal yaitu hadirnya poros legislatif negara yang tidak secara absolut dikuasai oligarki. Persisnya perlu diciptakan poros legislatif yang berbagi kekuasaan dengan legislator oligarki.
Bagaimana caranya? Mengingat dibutuhkan uang yang sangat banyak bagi calon anggota DPR untuk mendapatkan kursi. Menurut Alm. Tjahjo Kumolo, Caleg DPR ada yang habis sampai Rp46 miliar baru berhasil dapat kursi.
