Mohon tunggu...
Kang Mizan
Kang Mizan Mohon Tunggu... Penulis - Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I. email: kangmizan53@gmail.com

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Diam-diam Mas Menteri Buat Kurikulum Baru Loh!

20 Juni 2021   20:43 Diperbarui: 20 Juni 2021   21:08 868
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Akhirnya semua peserta diskusi virtual Zoom Vox Point Indonesia ini sepakat untuk mendesak Mas Menteri Menunda Penerapan Kurikulum Baru ini yang penulis diatas sebut sebagai sebagai KMNM. . Kaji kembali urgensinya. Kaji kembali best available options untuk pelaksanaan amanat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa.

Para peserta/nara sumber tersebut terdiri dari: (i) Ferdiansyah (Anggota Komisi X DPR RI); (ii) Prof Dr Awalludin Tjalla (UNJ); (iii) Satriawan Salim (Koordinato Nasional P2G); (iv) Christina Sumiyati (Kepala Sekolah Penggerak SMA Katolik Yos Sudarso Batam); (v) Dudung Abdul Qodir (Wasekjen PGRI); (vi) Ahmad Rizali/Sururi? (Gernas Tastaka), dan (vii) Hesti Astina (PT Epson Indonesia), serta Dwi Tunggal Moderator dan Co-Moderator, Mas Indra dan Mas Bambang.

Dokpri, sebagian nara sumber diskusi
Dokpri, sebagian nara sumber diskusi
Perlu diinfokan bahwa Gernas Tastaka adalah LSM yang bergerak untuk peningkatan literasi siswa Indonesia. Mereka sudah mulai dengan Program Literasi Numerasi dan sedang mempersiapkan Program Literasi Membaca (Reading). Literasi Membaca juga sering diidentikan dengan kompetensi verbal sebagai lawan dari kompetensi numerasi.

Penulis perlu mengingatkan Mas Menteri bahwa Kurikulum Dikdasmen Indonesia sudah bongkar pasang sebanyak 12 kali dan akan menjadi 13 kali jika KMNM ini tetap akan dilaksanakan. Mirisnya, pola ganti Menteri ganti kurikulum gagal melaksanakan perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas Pendidikan Indonesia sangat rendah yang antara lain diperlihatkan oleh Skor PISA Indonesia dan ranking universitas/perguruan tinggi Indonesia yang juga sangat rendah.

Last but not least, penulis menghimbau Mas Menteri untuk melaksanakan perintah UU Transparansi Anggaran. Mas Nadim, buka anggaran Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Perlu juga dibuka anggaran penyusunan kurikulum baru ini, Mas Menteri. Terima kasih.

Kontak; kangmizan53@gmail.com

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun