Ada Apa dengan Kementerian BUMN?

Erick Thohir menjadi trending topik minggu ini. Sosok belia ini yang baru saja genap berumur 50 tahun ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini jelas merupakan pekerjaan yang super berat. Ada 143 BUMN mulai dari pabrik glas, perbenihan, galangan kapal, migas dan pertambangan, sektor keuangan dan perbankan, hingga yang bergerak di sektor high tech. 

Memang beban untuk sosok pebisnis internasional kelahiran Jakarta ini terlihat semakin berat mengingat masif dan sistematisnya korupsi dan pemborosan pada BUMN dengan nilai aset sekitar Rp8.200 triliun ini. Ganti kabinet, ganti menteri BUMN tetapi perubahan yang significant belum terlihat juga. 

Harapan BUMN yang lebih modern dan lebih efisien mencuat dengan kehadiran mantan Ketua OC Asian Games 2018 ini. Publik sangat antusias sekali ketika Erick memberikan sinyal akan mengangkat sosok dengan integritas tinggi seperti Ahok, Sandiaga Uno, dan Chandra Hamzah. Publik juga sangat mendukung langkah kilat Erick untuk segera mencopot enam orang Pejabat Eselon I Kementerian BUMN yang terdiri dari lima orang deputi dan satu orang sekretaris menteri.

Publik berharap yang lebih jauh. Ini mencakup adanya transparansi yang lebih luas di kementerian negara ini.

Di tahun 2016 - 2017 ketika penulis sedang menyiapkan naskah buku dengan tema BUMN, masih ada beberapa data numerik yang dapat diakses dari website Kementerian BUMN. Kemudian, di rezim Rini Soemarno yang lalu, Kementerian BUMN sangat tertutup. Beberapa data numerik itu juga sudah tidak dapat lagi diakses.

Lebih menyedihkan lagi, website kementerian BUMN tidak menyediakan data dan informasi tentang apa saja yang dikerjakan oleh kementerian ini selain berita bongkar pasang direksi dan komisaris (dewan pengawas) BUMN.  Publik juga tidak tahu berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan dan bagaimana menghabiskan uang itu. Selain itu, publik juga tidak tahu berapa banyak jumlah pegawai kementerian ini.

Singkatnya, Kementerian BUMN sangat tertutup. Entitas atau instansi pemerintah yang tertutup adalah instansi pemerintah yang korup. Kementerian BUMN adalah sarang mafia dan koruptor menurut terminologi para penggiat transparansi internasional.

Beberapa hari yang lalu penulis mencoba membuka website Kementrian BUMN yang saat ini dipimpin oleh adik kandung Top16 orang terkaya di Indonesia. Tapi.. kecewa. Belum ada perubahan sedikitpun. Penulis dengan menggunakan link google pertama-tama bertemu halaman beranda seperti dibawah ini.

Penulis klik ikon sudut kiri bawah dengan tulisan BUMN dan betul itu ada isinya About us atau Tentang kami. Tapi isi dari laman Tentang kami ini hanya berisi tiga Subtopik yaitu: (i) Pesan Menteri; (ii) Tentang kegiatan, dan (iii) Sejarah BHUN. Dan..Pesan Menteri itu adalah pesan Menteri Rini Soemarno pada HUT Kemerdekaan RI ke 74.

Screen shoot laman website Kem. BUMN, dokpri

Belum ada satu pesan pun dari Menteri Erick Thohir yang dalam minggu ini saja sudah demikian meluas dan banyaknya pernyataan-pernyatan Beliau yang dirilis oleh berbagai media. 

Laman Tentang kegiatan, penulis tadinya mengira ini berisi deskripsi ringkas tentang bisnis inti dari Kementerian BUMN ini. Apa lacur, ternyata ini hanya berisikan hal-hal sepele yang bukan merupakan tugas pokok Kementerian yang mengelola sektor-sektor penting seperti PT Pertamina dan PT PLN dan empat raksasa Bank Nasional. Itu berisi bedah rumah dan mudik gratis!

Browsing satu persatu laman lain yang disediakan mulai dari Whistle blowing, JDIHN, PPID, hingga ke PKBL BUMN, penulis gagal menemukan narasi-narasi terkait bisnis inti dari kementerian negara ini. Dengan demikian, jika narasi bisnis inti yang sebetulnya lebih bersifat normatif tidak tersedia, maka jangan berharap kita dapat melihat data dan informasi yang lebih strategis. 

Dan, ternyata memang betul data strategis tersebut tidak tersedia. Data strategis yang seharusnya diunggah di website ini mencakup anggaran negara yang disediakan secara keseluruhan dan terurai menurut beberapa pos pengeluaran penting, jumlah pegawai, dan kegiatan inti yang dilakukan yang konsisten dengan uang yang dikeluarkan tersebut.

Diatas kesemua itu dan yang paling penting adalah laporan kinerja BUMN. Misalnya, BUMN mana saja dengan kinerja baik dan menyetor dividen untuk negara, yang mana saja terus merugi, yang mana saja berulang kali mendapat kucuran uang gratis dari negara tetapi tetap sakit-sakitan, dan BUMN mana saja yang masih perlu dilindungi berpuluh-puluh tahun dalam skim infant industry policies. 

Agregasi aliran uang masuk dari BUMN ke kas negara dan aliran uang keluar dari kas negara ke BUMN, menurut buku yang penulis sebut itu, menunjukan terdapat negative net payment ke kas negara dalam periode 2011 - 2016. Jumlah negative net payment itu diproyeksikan akan membengkak pada akhir periode Kabinet Jokowi Jilid 1.

Ketika buku penulis yang berjudul "Mengurai Benang-benang Kusut BUMN," yang diterbitkan oleh penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, data numerik terkait keuangan BUMN penulis dapatkan dari Laporan Audit BPK. Data itu tidak tersedia di website Kementerian BUMN. 

Ironisnya, data numerik keuangan BUMN tersebut tidak disediakan lagi dalam Laporan Audit BPK sejak tahun 2017. Kenapa ya data penting itu tidak dipublikasikan lagi oleh BPK? Apakah sosok fenomenal Erick Thohir berani membuka data tersebut?

Narasi transparansi yang diadopsi secara meluas:

Fiscal transparency also fosters better overall economic governance and supports the fight against corruption, including by providing legislatures, oversight bodies, markets, and citizens with the information they need to hold governments accountable

Kita hanya dan hanya yakin bahwa Erick Thohir berada di jalur yang benar jika Beliau cukup berani membuka informasi penting di Kementerian BUMN sendiri dan di seluruh BUMN beserta anak cucunya yang berjumlah hampir 1.000 entitas yang independen.