Lebih mendesak lagi sebetulnya untuk memerangi potensi pemborosan, ketidakefisienan, korupsi, dan kebocoran anggaran negara untuk pengeluaran negara dalam skala besar. Beberapa kementerian negara dengan anggaran pengeluaran (belanja) yang besar adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM.Â
Persepsi maraknya pemborosan, korupsi, dan kebocoran anggaran negara masih belum berkurang. Penulis juga sejauh ini belum mendengar dan/atau berhasil mangakses gerakan-gerakan dan/atau kebijakan-kebijakan kongkrit Kementerian Keuangan untuk mengendalikan hal-hal buruk tersebut. Dugaan penulis ini bersumber dari masih kuatnya ego sektoral seperti disebutkan diatas dan/atau belum mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi.
Walaupun demikian angin segar berhembus di HUT Kemerdekaan RI ke 74. Menteri Keuangan Sri Muljani Indrawati dan Presiden Jokowi secara orkestra mengkampanyekan narasi:
Setiap rupiah harus tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi rakyat, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa setiap rupiah tidak boleh diselewengkan
Riuh sambutan media atas narasi ini. JawaPos.com, misalnya, menyajikan berita dengan judul "Jokowi: Setiap Rupiah di APBN Harus Digunakan untuk Kepentingan Rakyat." CNNI.com menghighlight narasi ini dengan "Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk  ... ." Hal yang serupa juga tayang di Kompas.com dan Detik.com serta berbagai koran online yang lain.
Sayangnya, angin tersebut tidak sejuk lagi ketika kita menelusuri berbagai sumber berita lain yang terkait. Ditemukan bahwa narasi tersebut sebetulnya sudah diulang-ulang sejak Pidato Kenegaraan/Pidato APBN beberapa tahun yang lalu. Itu sudah diucapkan di tahun 2017 seperti dijelaskan diatas, diucapkan kembali di tahun 2018, dan terakhir pada Pidato Kenegaraan/Pidato APBN 2019.
Anginnya bahkan terasa mulai panas ketika ditemukan narasi, klik disini:
"Selama empat tahun ini kementerian dan lembaga sudah memastikan setiap rupiah APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dalam rangka kemajuan negara kita Indonesia."
Narasi ini menggantung begitu saja. Menggantung tanpa penjelasan lebih lanjut. Selain itu, yakinkah Anda dengan kredibilitas narasi tersebut?
Lebih jauh lagi, kredibilitas narasi tersebut tambah menurun dengan masih maraknya kegiatan sektor pemerintah dan BUMN di hotel-hotel mewah dan berbintang tinggi. Viral juga beberapa waktu yang lalu tentang sangat banyaknya orang-orang sektor pemerintah yang melakukan perjalanan dinas luar negeri.Â
Tergelitik juga mendengar narasi tersebut dikaitkan oleh Jokowi dengan hasil audit WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah dari tahun 2016 - 2018. Dalam kata-kata Jokowi, klik disini:
.......BPK bertugas untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan untuk kepentingan rakyat....
Betul BPK diperintahkan oleh Konstitusi dan UU untuk melakukan audit pada sektor pemerintah dan APBN. Namun, hasil audit WTP BPK tidak menjamin tidakadanya korupsi dan/atau pemborosan. Ini mungkin saja bersumber dari ada oknum BPK yang menyeleweng dan juga titik berat audit BPK lebih pada prosedur dan regulasi pembelian barang dan jasa pemerintah. BPK pada prinsipnya tidak melakukan audit kinerja.
Selain itu, jumlah Satuan Kerja (Satker) setingkat Eselon I sangat-sangat banyak. Jumlah nya lebih seribu dan terdapat puluhan ribu jumlah pos-pos pengeluaran APBN. Tidak mungkin BPK dapat melakukan audit secara baik dan dapat menjamin bahwa setiap rupiah uang negara betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat secara hemat biaya atau kata standar nya adalah secara efisien.
