Mohon tunggu...
Almizan53
Almizan53 Mohon Tunggu... Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Apakah Proses Pilpres Indonesia Cukup Jurdil?

27 Juni 2019   11:09 Diperbarui: 30 Juni 2019   10:14 0 11 4 Mohon Tunggu...
Apakah Proses Pilpres Indonesia Cukup Jurdil?
Gedung Mahkamah Konstitusi Indonesia (Dok: Tribunnews)

Pada malam 26 Juni kami berdua menyaksikan Talk Show MataNajwa yang disiarkan Trans Tv. Acaranya membahas PHPU Pilpres 2019. Kelincahan dan ketajaman Najwa serta tim panelis yang tidak asing lagi seperti Yusril Mahendra, Denny Indrayana, dan Andre Rosiadi membuat kami berdua betah menyaksikan acara itu hingga episode terakhir. Isteri qu nyeletuk, seru nonton acara ini ya,  Sidang MK sangat membosankan, imbuhnya.

Banyak momen dan isu yang seru disini. Diantara isu itu yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi kita kedepan adalah isu pemanfaatan fasilitas dan uang negara untuk pemenangan petahana yang dalam kasus ini adalah Capres JokowiMa'ruf. Pertanyaan intinya adalah apakah Paslon JokowiMa'ruf cukup Jurdil?

Yusril secara diplomatis menyatakan bahwa memang tidak dapat dihindari petahana memanfaatkan fasilitas/uang negara dan/atau BUMN dalam rangkaian kegiatan kampanye Pilpres. Walaupun demikian, kontribusi pemanfaatan pemakaian fasilitas/uang negara/BUMN tersebut tidak menjamin petahana memenangkan Pilpres. Contoh yang diangkat Yusril adalah kasus Capres Megawati dan SBY. Megawati sebagai petahana gagal tetapi SBY berhasil untuk periode kedua.

Yusril juga mengangkat kasus Pilpres Filipina. Di negara ini menurut Yusril tidak ada petahana  sebab Capres terpilih tidak diizinkan untuk menjadi Capres kembali. Ini lanjutnya merupakan bagian untuk memfasilitasi Pilpres yang Jurdi, atau, untuk memfasilitasi terciptanya a level playing field antara petahana dan Capres alternatif (penantang). Dalil Prof Yusril ini didukung oleh Andre Rosiadi (Caleg DPR terpilih Gerindra) yang dalam kata penutupnya yang berapi-api mengatakan akan memperjuangkan masa jabatan Presiden RI hanya satu kali. 

Kompasianer Almizan Ulfa, 23 Januari 2018, tayang artikel dengan judul "Imbas Tahun Politik ke Formasi dan Rekrutmen CPNS," kilik disini. Kompasianer kita ini antara lain menyatakan:

"....ada beberapa pola kebijakan petahana (incumbent), siapa pun pasangan calon presiden dan wakilnya tersebut, yang cenderung berulang dan relatif tidak berubah dari masa ke masa, dari satu pilpres ke pilpres-pilpres yang lainnya, walaupun ini dapat dikatakan sebagai kebijakan kontra produktif. Kebijakan termaksud mencakup banyak program bansos dan subsidi termasuk program kredit untuk wong cilik. Hal yang serupa juga berlaku atas kebijakan formasi dan rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)." 

Selanjutnya, artikel ini menyatakan:

"Di tahun politik 2004 jumlah PNS melonjak sebesar 1,2% dibandingkan dengan tahun 2003.  Tahun politik 2009 lebih fantastis lagi. Jumlah PNS melonjak sebesar 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mengalami kenaikan kurang dari satu persen..... Dengan demikian, jumlah PNS di tahun 2018 akan menyentuh angka 4,372,315 (4,4 juta) orang. Selanjutnya, proyeksi sebesar 4,6 juta PNS di tahun politik 2019 dan 4,8 juta orang PNS di tahun 2020 patut untuk diantisipasi."

Perlu kita ingat bahwa jumlah ASN sudah demikian berlebihnya saat ini. Otomatisasi di sektor pemerintahan sudah demikian meluasnya sehingga kebutuhan tenaga manusia terus berkurang. Sayangnya, otomatisasi ini tidak diikuti dengan rasionalisasi kebutuhan ASN.

Mungkin masih ingat pernyataan Ahok ketika menjabat Gubernur DKI dulu. Ahok yang terpidana dua tahun karena kasus penistaan agama itu pernah mengatakan bahwa jika bisa ia akan pangkas separuh pegawai Pemda DKI. Koh Ahok ini yang sekarang bergabung dengan PDIP pernah juga mengatakan bahwa ada pegawainya yang bergaji 25 juta rupiah sebulan yang kerjanya hanya photo copy.

DetikFinance, 16 April 2019, satu hari menjelang pencoblosan Pilpres 2019, klik disini, melaporkan ada 1.000.000 (satu juta) orang membuka akun pendaftaran seleksi bersama rekrutmen pegawai BUMN. Mereka akan memperebutkan sebanyak 11.000 lowongan dari 110 BUMN. Penulis yakin ini lebih bernuansa pencitraan dibandingkan dengan kebutuhan aktual. Kegiatan ini jelas sangat menguntungkan petahana Presiden Jokowi.

Fenomena bertolak belakang terjadi pasca Pilpres 2019. Penulis sempat baca berita seru di DetikFinance, Rabu 26 Juni,  dengan judul "1.300 Karyawan Krakatau Steel Terancam PHK," klik disini. Laporan ini antara lain menyatakan mulai awal bulan ini, 1 Juni, sudah dirumahkan 300 orang tenaga outsource dan bulan depan, 1 Juli akan dirumahkan lagi sebanyak 800 orang tenaga outsource. Pegawai organik (tetap) juga dipertimbangkan untuk di rumahkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2