Dahan Konflik: Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar. Agama, budaya dan kelas sosial juga sepenuhnya diabaikan dan menjadi ancaman besar bagi Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Muslim Rohingya memiliki akses yang sulit ke perawatan kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak, dan kekerasan tanpa batas.
Akar Konflik: Keegoisan pemerintah Myanmar dalam menolak untuk mengakui keberadaan kelompok etnis Rohingya di Myanmar telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang Rohingya.
Berdasarkan kesimpulan dalam beberapa pengambilan data dari jurnal serta berita nasional maupun internasional yang telah tersebar dalam bentuk benar maupun kebohongan hoaks semata dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik etnis antara masyarakat Rakhine dan Rohingya di Myanmar pada tahun 2012, jika dilihat menggunakan kerangka konseptual Michael E. Brown, yaitu ekonomi, politik dan sosial. faktor dapat dipahami. yang dielaborasi dari sudut pandang budaya dan struktural, bahkan konflik dapat dipelajari tidak hanya oleh kondisi dan kondisi dalam negeri, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal yang menjelaskannya dari luar negeri, seperti tetangga yang buruk. negara besar. Namun, ia masih mengalami ketidakmampuan untuk menjelaskan secara rinci penyebab konflik dari perspektif sejarah. Selain itu, kerangka konseptual Michael E. Brown gagal mempersempit penyebab konflik secara lebih rinci dan mendalam Faktor-faktor penyebab konflik lebih  menekankan  pada  jangkauan  yang  lebih  luas  dan implisit dapat diambil dan dipelajari seperti  teori  konflik  etnis  John  Galtung  dan  T.R. Gurr.
Faktor politik yaitu kebijakan antar elit, kebijakan Burmaisasi yang dilakukan oleh rezim militer melalui penyitaan paksa tanah Rohingya dalam membangun desa percontohan, mereka akan melibatkan orang-orang Rakhine di wilayah mayoritas Muslim Rohingya melalui kekerasan dan diskriminasi politik, upaya pemerintah militer untuk melakukan diskriminasi politik terhadap Rohingya dengan membekukan aktivitas politik mereka, dan membawa umat Buddha. Pembeda ekonomi adalah etnis Rakhine, yang lebih dipercaya oleh rezim militer.Rohingya, di sisi lain, tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan akses ekonomi dari pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah berusaha untuk mempercepat pembangunan proyek dengan latar belakang pembangunan ekonomi dan modernisasi, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk lokal telah terjadi dalam proses pembangunan proyek. Sebagian besar korban adalah Rohingya. Sementara junta menjarah, menjarah rumah dan tempat ibadah dan membakar salah satunya hidup-hidup, Rakhine justru mendapat perlindungan dari junta karena otoritas yang mereka terima dari para biksu Rakhine.
Dari segi sosial dan budaya, sejarah kelompok tersebut dipertanyakan dalam bentuk kebencian kelompok etnis Rakhine ketika banyak umat Buddha dan Hindu menjadi korban kekejaman Kerajaan Mughal, di mana mereka dipaksa menjadi budak. Faktor yang memicu konflik etnis antara Rakhine dan Rohingya adalah pemerkosaan seorang gadis bernama Ma Thida Twe dari desa Tabyechaung, Chauknimo dan Yanbai, dan rezim militer yang didukung oleh biksu Rakhine terhadap Rohingya. diakui sebagai warga negara.
Referensi
Anggraini, A. (2019, Oktober 21). Konsep Power Perspektif Realisme dan Kritik Islam di Dalamnya. Retrieved from https://www.kompasiana.com/: https://www.kompasiana.com/auliaanggraini/5dad61ac0d8230484b4ef5d2/konsep-power-perspektif-realisme-dan-kritik-islam-didalamnya
M. Angela Merici Siba, A. N. (2018). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK ROHINGYA HUMAN RIGHT VIOLATIONS ON ROHINGYA CONFLICT . Islamic World and Politics, 368-384.
marzuki, n. s. (2013 ). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar . Jurnal Transnasional, 838-851.
Muh.Zein Abdullah, L. O. (2017). PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA (STUDI KASUS PADA KONFLIK TAHUN 2012-2017) .
