Pendidikan sebagai Prioritas Utama dalam Keuangan Publik

Pendidikan adalah salah satu fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga menjadi investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Oleh karena itu, keuangan publik melalui alokasi anggaran negara memegang peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan cukup besar. Hal ini tercermin dari amanat konstitusi yang mewajibkan pemerintah (Mandatory Spending) untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun (Melintas.id, 2025). Jumlah ini menegaskan komitmen negara bahwa pendidikan bukanlah beban, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa di tengah dinamika global.

Jika kita melihat realisasi anggaran pendidikan hingga pertengahan tahun 2025, laporan semester I mencatat bahwa sudah terserap Rp259,3 triliun atau sekitar 36 persen dari total pagu (DDTC News, 2025). Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), pembayaran gaji dan tunjangan guru, hingga pemberian beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program LPDP untuk jenjang pendidikan tinggi. Apabila pola penyerapan anggaran berjalan normal, maka hingga Agustus 2025 diperkirakan realisasi sudah mencapai sekitar Rp300-Rp350 triliun.

Namun, besarnya angka anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Tantangan yang dihadapi Indonesia masih cukup kompleks. Misalnya, distribusi fasilitas pendidikan belum merata. Sekolah di daerah perkotaan cenderung lebih baik dari sisi sarana prasarana maupun tenaga pengajar, sementara sekolah di daerah terpencil masih sering kekurangan guru dan infrastruktur. Selain itu, persoalan efisiensi penggunaan anggaran juga kerap muncul. Tidak jarang, dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran masih terhambat oleh birokrasi atau kurang tepat sasaran.

Di sisi lain, kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada anggaran yang besar, tetapi juga pada inovasi kebijakan. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, pelatihan guru yang berkesinambungan, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran negara memang memberikan pondasi finansial, tetapi bagaimana anggaran itu dikelola akan sangat menentukan dampaknya bagi peserta didik.

Oleh karena itu, peran keuangan publik dalam sektor pendidikan dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang yang menghubungkan keberlanjutan pembangunan nasional dengan kualitas SDM. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi produktif, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, setiap rupiah dari APBN yang dipakai ke sektor pendidikan bukanlah pengeluaran semata, melainkan modal pembangunan yang hasilnya baru akan dirasakan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa keuangan publik memiliki peran sentral dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan rakyat. Alokasi anggaran pendidikan yang terus meningkat, jika dikelola dengan efisien dan merata, akan menjadi kunci terciptanya Indonesia yang berdaya saing tinggi. Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap dana benar-benar memberikan manfaat nyata bagi siswa, guru, dan masyarakat luas.

DDTC News. (2025, July 17). Kemenkeu catat realisasi anggaran pendidikan Rp259,3 triliun di semester I-2025. 

Melintas.id. (2025, January 5). Pagu anggaran pendidikan tahun 2025 capai Rp724,3 triliun.