Enggak ada hujan enggak ada mendung, tiba-tiba Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution membuat pernyataan blunder dengan mengatakan “RI Belum Berhasil Kelola Potensi Maritim”.
Pernyataan Darmin itu membuat publik bertanya-tanya, apa maksud Darmin mengeluarkan pernyataan demikian? Karena sebagaimana publik pahami akhir-ahir ini sedang menguat isu reshuffle Kabinet pemerintahan Jokowi, dan Darmin di kenal sebagai bagian dari orangnya wapres JK.
Wajar kalau kemudian publik menilai jika pernyataan Darmin itu syarat berbau politis dan bagian dari upaya mendesak presiden jokowi agar mengevaluasi kementrian di bawah sektor maritim, seperti menko maritim Rizal Ramli (RR) dan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebagaimana permintaan JK.
Pernyataan Darmin diatas jelas tidak tepat, tidak sesuai tupoksi, dan justru dia sedang mengingkari kinerjanya sendiri. Padahal Publik melihat bahwa kabinet pemerintahan Jokowi yang paling Pro Nawacita dan progresif adalah menko maritim RR dan menteri kelautan Susi.
Penilaian publik yang melihat dua menteri Jokowi itu paling bagus dan memenuhi harapan publik bukannya tanpa alasan, karena berbagai langkah dan kebijakan kedua kementrian tersebut jelas paling ada greget dan proggresnya, sehingga wajar jika beberapa bulan yang lalu semua lembaga survey menempatkan kedua menteri itu pada posisi pertama kaitannya kepuasan publik dan popularitas yang berbasis penilaian kinerja.
Hal diatas jelas bertolak belakang jauh dengan kinerja Darmin Nasution sebagai menko perekonomian, selain idiologi Darmin yang dipertanyakan publik (Neolib), kinerja Darmin juga dinilai publik paling jeblok dan tanpa adanya program yang jelas, bahkan dari keempat menteri koordinator (Menko) di bawah Pemerintahan Jokowi, hanya Darmin yang kinerjanya buruk.
Bahkan sebelum diangkat sebagai menteri perekonomian saja, Darmin Nasution sudah diduga banyak tersandung masalah hukum, menurut Ketua Eksekutif Human Right Committee For Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, Darmin sebagai dirjen pajak waktu itu disebut-sebut ikut terseret kasus korupsi pajak Gayus Tambunan. kasus pajak Halliburton dan Surya Alam Tunggal. Jadi memang rekam jejak Darmin Nasution itu gagal membersihkan Dirjen Pajak dari mafia Pajak.
Selain itu Darmin Nasution juga disebut-sebut tersangkut kasus skandal Century, Dimana saat itu Darmin menjabat sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan sekaligus Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sayang Kasus Century menguap begitu saja.
Selain itu pada tahun 2010, ketika Darmin menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, waktu itu Dana asing berduyung-duyung masuk karena ekonomi AS dan Eropa masih lesu, tetapi momentum tersebut tidak bisa dimaksimalkan oleh Darmin. Akhirnya China dan India yang mengambil manfaat dari momentum tersebut dan kedua Negara tersebut akhirnya berhasil mematok pertumbuhan ekonomi hingga 9 persen.
Jadi dari sekian catatan rekam jejak diatas, maka wajar saja jika menko perekonomian sekarang yang dipegang Darmin akan terus mengalami kegagalan dari sektor pajak dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu Darmin selaku menko perekonomian juga tidak banyak melakukan langkah yang kuat dan memberi dampak besar bagi agenda perekonomian nasional untuk kemajuan rakyat.
Alih-alih memajukan perekonomian bangsa sesuai intruksi presiden Jokowi dan amanah konstitusi, statement Darmin diatas yang keluar dari rel tupoksi dan keobjektifannya justru menunjukkan bahwa Darmin lebih loyal kepada JK ketimbang presiden Jokowi dan amanah konstitusi.
