PROSES PENYALURAN PEMBIAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM
 Oleh Ali Aminulloh
Pendahuluan
Pembiayaan dalam Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional. Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan dan risiko bagi semua pihak yang terlibat. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menggunakan bunga sebagai dasar keuntungan, pembiayaan Islam mengutamakan akad-akad yang berbasis transaksi riil, seperti jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta sewa (ijarah). Prinsip dasar dalam pembiayaan syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan (Antonio, 2001).
Di era modern, pembiayaan Islam telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah dan dukungan regulasi dari pemerintah. Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta fintech berbasis syariah semakin banyak bermunculan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai sektor ekonomi, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga sektor infrastruktur. Di Indonesia, regulasi mengenai pembiayaan syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Karim, 2014).
Proses pembiayaan Islam memiliki tahapan yang lebih kompleks dibandingkan pembiayaan konvensional karena melibatkan aspek kepatuhan syariah. Selain analisis finansial dan risiko, lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam memastikan kesesuaian setiap akad dengan hukum Islam.
Untuk memahami lebih lanjut bagaimana sistem pembiayaan Islam diterapkan, pembahasan ini akan menjelaskan empat aspek utama dalam proses pembiayaan syariah, yaitu:
- Tahapan dalam proses pengajuan pembiayaan syariah -- bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan syariah dan akad yang digunakan.
- Analisis kelayakan usaha dalam pembiayaan Islam -- bagaimana lembaga keuangan syariah menilai kelayakan usaha dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah.
- Peran Dewan Pengawas Syariah dalam persetujuan pembiayaan -- bagaimana DPS memastikan kesesuaian akad dan transaksi dengan prinsip syariah.
- Studi kasus implementasi proses pembiayaan Islam di Indonesia -- contoh nyata bagaimana pembiayaan syariah diterapkan di Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi.
Dengan memahami proses pembiayaan Islam secara mendalam, diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui bagaimana sistem ini bekerja serta bagaimana keuangan syariah dapat menjadi solusi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi perekonomian modern
Tahapan dalam Proses Pengajuan Pembiayaan Syariah
Proses pengajuan pembiayaan syariah diawali dengan pemilihan akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan prinsip syariah. Nasabah harus mengajukan permohonan ke lembaga keuangan syariah dengan menyertakan dokumen yang diperlukan, seperti proposal bisnis, laporan keuangan, serta jaminan (jika ada). Langkah pertama adalah verifikasi awal oleh pihak bank untuk memastikan bahwa calon penerima pembiayaan memiliki kapasitas finansial dan bisnis yang layak. Tidak seperti sistem konvensional yang lebih menitikberatkan pada riwayat kredit dan jaminan, sistem syariah menilai kelayakan usaha berdasarkan aspek profitabilitas dan keberlanjutan bisnis (Ismail, 2010).
Setelah verifikasi awal, bank akan menentukan jenis akad yang sesuai. Jika pembiayaan ditujukan untuk kepemilikan barang, akad murabahah dapat digunakan. Jika untuk modal usaha, akad mudharabah atau musyarakah lebih tepat. Bank syariah tidak hanya bertindak sebagai pemberi dana tetapi juga sebagai mitra yang turut serta dalam menanggung risiko usaha (Usmani, 2002).
