Diplomasi Kapal Perang (Gunboat Diplomacy) dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara

Hingga pada pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat kebijakan yang cukup keras untuk menenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia dan termasuk juga Natuna. 

Kebijakan terhadap penenggelaman kapal nelayan China justru dikecam oleh China sebagai pelanggaran UNCLOS dan Declaration of Conduct (DOC) di Laut China Selatan. 

Namun tindakan yang dilakukan Indonesia sesuai hukum perairan di Indonesia dan berlandaskan hukum internasional (UNCLOS) dimana hukum tersebut dibuat dan diterima secara universal oleh komunitas internasional, walaupun berdasarkan tindakan tersebut dapat mengancam hubungan diplomatik antar negara.

Gunboat diplomacy digunakan Indonesia dalam menanggapi permasalahan perbatasan maritim di Natuna, dalam hal ini Indonesia melakukan diplomasi maritim ini sebagai penegasan kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif yaitu dengan adanya penenggelaman kapal nelayan China yang mengganggu kedaulatan di Natuna dan dengan penyelenggaraan rapat terbatas oleh Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo yang dilakukan di atas KRI (Kapal Perang Republik Indonesia). 

Tujuan dari adanya rapat terbatas ini bukan untuk unjuk kekuatan maritim terhadap China namun sebagai penegasan kepada China bahwa Natuna merupakan bagian dari NKRI dan merepresentasikan kehadiran negara dalam suatu situasi konflik internasional. 

Bukan hanya itu saja tindakan Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah di Natuna namun pemerintahan dalam konteks ini presiden Jokowi memperkuat keamanan dengan adanya peningkatan terhadap kegiatan patroli di wilayah Natuna serta peningkatan kemampuan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) baik di Natuna dan wilayah perairan Indonesia lainnya. 

Peningkatan tersebut ditandai dengan terbangunnya pangkalan militer, penempatan pesawat tempur, dan ground support equipment pesawat tempur di wilayah Natuna. 

Dan juga terdapat percepatan pembangunan ekonomi seperti industri perikanan dan migas dengan adanya himbauan langsung dari pemerintahan Indonesia terhadap perusahaan migas untuk membuat kantor dan pusat logistik di Natuna atau disebut sebagai Blok East Natuna yang digarap atau di sponsori oleh perusahaan Pertamina, Exxon Mobil, dan PTT EP. Dan juga terdapatnya peringatan HUT TNI ke-71 sebagai suatu simbolisme kekuasaan politik di Natuna. 

Simbolisme yang dilakukan tersebut bukan secara tersurat untuk menunjukan kekuatan negara, Kementerian Luar Negeri berpendapat bahwa latihan tersebut merupakan bagian dari implementasi dari kebijakan pemerintahan Indonesia guna memperkuat pulau-pulau terluar Indonesia. 

Pelatihan dalam HUT TNI tersebut secara tersirat dan jelas memiliki makna bahwa pemerintahan negara Indonesia melakukan hal tersebut sebagai bentuk upaya menunjukkan kekuatan atau kekuasaannya terhadap negara lain dan juga menunjukkan bahwa Indonesia sepenuhnya menguasai wilayah dan mempertahan wilyah Natuna.

Kesimpulan