Akan hal ini Masyarakat luas semestinya memberikan kritik, berikan kritik meski tanpa solusi, tampakan kekurangan kami dan nyatakan kehendak dan keinginan masyarakat, seterusnya solusi akan kita cari bersama, jalan keluar akan kita gali bersama, dan kementerian agama juga harus berani membuka diri menyongsong perubahan yang sudah menjadi keniscayaan jika tidak ingin tenggelam dalam permasalahan yang sama terus menerus. Kita harus memilih apakah KUA menjadi institusi utama dalam pencatatan pernikahan dan secara bersamaan menjadi Balai Nikah atau menjadikan KUA benar-benar menjadi ujung tombak kementerian agama dalam masalah haji , zakat, wakaf, penyuluhan agama dan sebagainya. Kita tidak mungkin menyatukan seluruh peran kementerian agama tersebut dalam sebuah institusi kecil seperti KUA.
Sampai sekarang saya belum mendapati sejarah bagaimana KUA bisa berada di posisi ditingkat paling bawah yang membawahi wilayah kecamatan, apakah KUA ini juga sejenis dengan peran teritorial bidang pertahanan seperti KORAMIL atau bagian dalam ihwal keamanan seperti POLSEK yang mana keduanya mempunyai otoritas kuat sebagai alat Negara. Kita juga akan kesulitan menyamatan KUA dengan kantor kecamatan karena kecamatan mempunyai peran signifikan dan utama dalam pemerintahan daerah.
Sepak terjang KUA juga dipertanyakan dalam otonomi daerah saat ini, pemerintahan sekarang lebih tertumpu kepada pemerintah daerah setempat, peran KUA menjadi sangat rentan dan ringkih karena sering kali terjadi koordinasi yang tidak manis dengan instansi kemenerian dan lembaga pemerintah lain didaerah dan pemerintahan daerah setempat, kondisi dimana kepala KUA menjadi unsur MUSPIKA atau Musyawarah Pimpinan Daerah mulai pudar dan hilang diberbagai daerah.
Jika kita menyebut KUA hanya sebuah institusi pencatatan pernikahan belaka maka itu sebuah pemborosan dalam pelayanan, lebih baik kita membangun balai nikah besar di ibukota kabupaten yang lebih efisein dari pada membangun ditiap kecamatan tapi tidak dapat dikontrol seperti saat ini, Â namun jika kita menyebut peran KUA sebagai perpanjangan tangan kementerian agama Kabupaten maka itu sungguh keterlaluan, kita seperti meletakkan seekor gajah besar di atas sebuah sepeda motor.
Lihat saja, bagaimana banyak peraturan tentang pernikahan yang tidak pernah berubah mengikuti jaman semenjak 25 tahun yang lalu, kita masih bisa mendapat lembaran berkas bertanggal tahun awal 90-an yang bisa digunakan oleh KUA. Dengan segala keruwetan karena ketidaksinkronan dengan instanti lain dalam masalah data. Ini menunjukkan sangat tidak ramahnya birokrasi pernikahan dengan perubahan jaman yang menuntut kemudahan dan keringkasan birokrasi dan bukannya semakin jelemet dan menebalkan berkas yang harus diisi disertakan dan dibawah oleh calon penganten.
terakhir tentu kita sadari masih banyak hal lain yang dapat kita bicarakan dan diskusikan untuk mencari pencerahan.
Semoga tulisan singkat ini bemanfaat.
