Platform Twitter menjadi media sosial teratas sebagai perantara dalam penyebaran hoaks yang kemudian disusul oleh Facebook di posisi kedua.
Masyarakat setempat kurang berkenan dengan langkah Kemkominfo tersebut. Bahkan, kabel optik milik Telkom pun dirusak oleh oknum sebagai bentuk protes.
Layanan publik seperti transportasi online menjadi terhambat lantaran pembatasan akses internet. Padahal, banyak masyarakat yang sangat memerlukan layanan transportasi online guna sebagai mata pencaharian utama.
Kemkominfo tengah berencana agar pembatasan akses internet tidak mencakup di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat, melainkan hanya di beberapa kota atau kabupaten tertentu saja.
Akan ada evaluasi daerah mana saja yang dinilai mulai kondusif. Apabila setelah penelusuran di lapangan kondusif dan aman, maka akses internet akan kembali seperti semula.
Cukup menarik apabila Kemkominfo tidak memutuskan untuk membatasi akses internet di tanah Papua. Berdasarkan data yang ada, laju hoaks dapat dibilang masih cukup tinggi meski sudah berlaku pembatasan akses internet.
Mungkin akan lebih banyak hoaks yang beredar di media sosial apabila hal tersebut tidak diterapkan sehingga berujung pada perpecahan di masyarakat.
Sehingga, setiap kebijakan yang diambil akan selalu berdampak positif maupun negatif. Tergantung dari sudut pandang mana masyarakat melihatnya.
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guna meredam hoaks, salah satunya dengan melakukan kontra opini guna menangkal hoaks. Pemantauan secara menyeluruh di semua layanan media sosial pun perlu ditingkatkan.
Akan tetapi, langkah yang pling efektif yakni dengan mengungkap aktor yang berada di balik penyebaran konten hoaks. Aktor ini akan terus bergerak secara leluasa apabila tidak berhasil dihentikan.
Bogor, 3 September 2019
