Di sini saya tidak ingin mengomentari adanya suara-suara berupa tuntutan dalam demo yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa -- Seluruh Indonesia (BEM-SI) di depan Istana, atau menyeruaknya suara emak-emak tentang mahalnya atau terjadinya kelangkaan minyak goreng.
Di sini saya hanya diingatkan kembali pada ungkapan klasik yang hingga kini masih popular, yakni: Vox populi -- vox Dei.
Ungkapan vox populi - vox Dei -- suara rakyat adalah suara Tuhan, yang sangat terkenal ini pertama kali dicetuskan William dari Malmesbury pada abad XII. Berikutnya diucapkan Alcunius dalam suratnya kepada raja Carolus IX. Ia mengkritik absolutisme raja Carolus IX. Dalam sistem pemerintahan absolut, pemegang kuasa (raja) memerintah secara mutlak. Apa yang menjadi ke-hendak raja harus diikuti.
Simbol absolutisme memun-cak pada Louis XIV, raja Prancis yang terkenal dengan diktum; L'etat c'es moi -- negara itulah saya. Sebagai bentuk perlawaan terhadap absolutisme, Alcunius menegaskan bahwa vox populi  - vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ia yakin bahwa kebenaran yang dipercayai rakyat tidak mungkin keliru, kerena telah memalui proses dikursus panjang dan mendalam di antara mereka.
Soal siapakah yang dimaksud dengan rakyat? Â Disebutkan, rakyat sebagai kumpulan pribadi-pribadi rasional yang disatukan dan diikat oleh persekutuan bersama terhadap hal-hal yang dicintainya. Pengertian ini menekankan peran serta rakyat yang disertai dengan semangat cinta dalam memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan bersama.
Untuk itu, mereka ini harus mendapat perhatian dari negara atau dari pribadi-pribadi yang diberi kepercayaan mewakilinya. Dengan demikian, ungkapan "suara rakyat adalah suara Tuhan" akan menemukan maknanya yang benar dan sejati.
Dalam hukum tata negara, ungkapan vox populi -- vox Dei, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam artian pengertian ini menempatkan kedudukan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, daulat rakyat. Maka makna kedaulatan atau daulat rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat.
Sebagaimana merujuk Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka pasal kedaulatan berada di tangan rakyat mengandung pengertian bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi demi kepentingan bersama, yang kemudian dikenal dengan: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Dengan prinsip kedaulatan rakyat menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan hajat hidup ke arah tujuan kepentingan bersama. Tak terkecuali dalam hal memilih pemimpinnya yang mengacu atas dasar pilihan hati nurani, bahwa yang terbaik bagi rakyat adalah juga merepresentasikan yang terbaik bagi masyarakat.
Sebagai bentuk aspirasi sekaligus perwujudan kepentingan bersama -- dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat -- rakyat pasti punya logika sendiri atas aspirasi tersebut sebagai kepentingan bersama yaitu kepentingan rakyat sebagaimana ungkapan vox Populi -- vox Dei.
Alex Palit, jurnalis, penulis buku "Sang Presiden 2024"
