Walaupun BG berhasil menang dalam pra-peradilan baru baru ini, tapi tetap jokowi tidak punya keberanian untuk melantiknya jadi kapolri. Jokowi malah menunjuk plt kapolri yaitu wakapolri badrodin haiti menjadi calon baru kapolri.Disaat yang sama jokowi juga menonaktifkan abraham samad cs. sebagai komisioner KPK. Nampak terjadi win win solution. Dua pihak sama sama menang dan kalah.
Tentu terjadi deal deal politik hingga BG anteng anteng saja menerima keputusan ini. Deal deal ini nampak dari sikap KPK yang pada akhirnya menerima dan mengaku kalah oleh BG, disini. Kemudian dengan alasan efisiensi penangan kasus, maka kasus BG ini diserahkan pada kejaksaan agung. Oleh kejagung kemudian kasus ini dilimpahkan ke polisi, karena sudah pernah diperiksa.
Sangat mudah sekali melakukan analisis atas kasus ini, bahwa dengan dilimpahkan ke kedua lembaga ini, maka diramalkan kasus BG akan di SP-3 kan. Karena KPK tidak memiliki wewenang mengeluarkan SP-3, untuk itu perlu dilimpahkan ke kejagung.
Reaksi atas rencana ini, pegawai KPK melakukan demonstrasi di depan gedung mereka sendiri.baca disini. Mereka protes karena keputusan ini diambil sepihak oleh pimpinan mereka tanpa pemberitahuan kepada para penyidik kpk.
Drama baru di kantor KPK ini menambah keruwetan dan kegaduhan politik di negeri ini. Belum lagi pada saat usai masa reses DPR RI dan mulai melakukan sidang untuk memproses usulan kapolri baru. Semoga tidak ada lagi drama politik yang bikin ruwet situasi di Indonesia. Kasus kasus kriminal merajalela, kesusahan dan penderitaan ekonomi merebak, dan entah apa lagi.
Kembali ke kasus BG bila telah di limpahkan, kemungkinan besar tidak akan bermuara pada pengadiklan tipikor. Paling akan muter muter disana dan dikeluarkan SP-3. Sebagai rakyat, tentu harus menghargai apapun keputusan polisi ataupun jaksa tentang kasus BG. Semua harus menghormati, suka atau tidak suka.
Ada baiknya kita menyimak saran dari Mr. kwok  komisioner KPK Hongkong, atas konflik antara oknum KPK dan oknum polisi di negeri kaya raya ini. disini