Mohon tunggu...
Tony albi
Tony albi Mohon Tunggu... berniat baik dan lakukan saja

tulis aja

Selanjutnya

Tutup

Politik

Memahami Peran Kepala Negara, Pemerintahan Dan Kepemimpinan Sejati

11 Agustus 2025   19:04 Diperbarui: 11 Agustus 2025   19:04 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat dua peran penting yang sering kali disalahpahami atau dicampuradukkan: kepala negara dan kepala pemerintahan. Di beberapa negara, keduanya dijalankan oleh individu yang berbeda, seperti di Inggris, di mana raja adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Sementara di Indonesia, presiden merangkap dua fungsi tersebut.

Namun, peran ganda ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan batas tanggung jawab atau mengabaikan etika dalam kepemimpinan.

Sebagai kepala negara, seorang presiden adalah simbol pemersatu. Ia berdiri di atas semua golongan, partai, dan kepentingan. Ia menjadi representasi nilai-nilai luhur bangsa, menjadi wajah negara di mata dunia, serta menjadi penjaga moral konstitusi.

Sementara sebagai kepala pemerintahan, presiden adalah nahkoda yang menjalankan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Ia mengoordinasikan para menteri, mengambil keputusan strategis, dan bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan.

Masalah muncul ketika pemimpin gagal membedakan dua peran ini---misalnya, ketika sikap partisan dan manuver politik praktis mencemari posisi kenegarawanan yang seharusnya netral dan mempersatukan. Di saat yang sama, banyak pemimpin terjebak dalam birokrasi kekuasaan dan kehilangan roh kepemimpinan itu sendiri.

Padahal, kepemimpinan sejati bukanlah soal jabatan, melainkan integritas, keteladanan, dan keberanian mengambil keputusan untuk kebaikan bersama---terutama ketika keputusan itu tidak populer.

Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin pemerintahan, tetapi tentang memberi arah moral bagi bangsa. Ia harus mampu berdiri tegak di tengah badai kepentingan, mengutamakan keadilan daripada kekuasaan, dan mendengar suara rakyat, bukan hanya bisikan elit.

Di era ketidakpastian global dan polarisasi dalam negeri, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa membedakan kapan ia harus menjadi negarawan yang mempersatukan dan kapan ia harus menjadi manajer pemerintahan yang efektif. Namun yang lebih penting dari itu: Indonesia membutuhkan pemimpin yang tahu bagaimana menjadi pemimpin, bukan hanya memegang posisi kepemimpinan.

Tentang Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota di negara kita, anda lebih layak menilainya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun