Penguatan Sentralisasi Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Tepat pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo melantik Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Kota Serentak hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diselenggarakan pada 27 November 2024. Pemilihan serentak yang diselenggarakan pada bulan November 2024 adalah pemilihan kepala daerah serentak pertama kali yang diikuti oleh seluruh daerah kecuali DIY. Diketahui bersama selepas dilantiknya Kepala Daerah terpilih pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo melalui Kementrian Dalam Negeri mengadakan kegiatan Retret Kepala Daerah terpilih. Kegiatan Retret Kepala Daerah ini diselenggarakan pada tanggal 21-28 Februari tepat satu hari setelah kepala daerah terpilih dilantik oleh Presiden. terdapat beberapa agenda kegiatan sebagaimana dilansir oleh beberapa media terkait kegiatan retret kepala daerah seperti :Orientasi Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan, Menejemen Keuangan dan Pengelolaan APBD, Hukum, Politik dan Stabilitas Keamanan Daerah, Manajemen Perubahan dan Inovasi Kepemimpinan, Penguatan Kapasitas dan Ketrampilan Kepemimpinan.

Jika melihat niat untuk membangun sinergitas kepemimpinan baik di tingkat pusat hingga daerah, kegiatan ini cukup baik, namun yang harus diperhatikan ialah apakah betul tujuannya hanya sebatas untuk sinergitas kepemimpinan? jika benar retret kepala daerah hanya untuk sinergitas kepemimpinan atau sebagai sarana penguatan program pemerintah pusat agar dapat dijalankan oleh Pemerintah Daerah, rasanya tidak perlu mengeluarkan biaya hanya untuk kegiatan mengumpulkan kepala daerah untuk diberi pembekalan secara serentak dan berhari hari. Mengingat di awal tahun 2025, Presiden Prabowo membuat sebuah kebijakan untuk adanya efisiensi anggaran baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kembali kekonteks sinergitas program pemerintah pusat, tidak perlu repot repot mengadakan retret kepala daerah karena pada tahun 2024 Bappenas telah membuat dokumen teknokratis terkait RPJPN 2025-2045 yang harus diselaraskan dalam RPJPD 2025-2045 yang dimiliki Pemerintah Daerah. Bahkan Bakal Calon Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 visi misinya harus selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045 yang telah disusun oleh PJ Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan hal tersebut kiranya kegiatan retret kepala daerah hanya sebuah kegiatan simbolik yang mencerminkan ciri rezim yang lebih kepada sebuah kegiatan militeristik sesuai dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subiayanto yang berlatar belakang militer. Retret Kepala Daerah juga nampak sebagai sarana penguatan Sentralisasi Era Pemerintahan Prabowo-Gibran. lalu apakah sentralisasi itu akan mengancam eksistensi otonomi daerah? Sejauh ini, sentralisasi masih nampak pada sebuah hubungan teknokratis pemerintahan pusat dan daerah yang didasarkan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah tetap masih diberikan ruang untuk berkreasi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Semoga kedepan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat lebih baik lagi. agar tetap bisa menjaga semangat reformasi, menciptakan sebuah kaderisasi kepemimpinan yang muncul dari bawah dan menjadi sarana demokratisasi di Idonesia. sebagai warga negara kita tidak boleh lengah dan harus tetap merawat bangsa Indonesia.