Mohon tunggu...
Muhammad Akmal Latang
Muhammad Akmal Latang Mohon Tunggu... Melihat hidup ini dari perspektif sendiri, bukan mata orang lain

Kebaikan dan niat baik jangan dilihat darimana sumbernya !

Selanjutnya

Tutup

Politik

Seakan Kehilangan Akal Sehat, Jokowi Tebar Hoaks Demi Elektabilitas(?)

23 Februari 2019   15:06 Diperbarui: 24 Februari 2019   12:23 1976 0 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Seakan Kehilangan Akal Sehat, Jokowi Tebar Hoaks Demi Elektabilitas(?)
Debat Kedua Pilpres, Jokowi - Prabowo (Republika.co.id)

Debat kedua pilpres 2019 yang berlangsung pada 17 Februari kemarin kembali menguatkan persepsi publik bahwa Jokowi adalah penyebar hoax terbesar, hampir semua data yang disampaikan pada debat capres kemarin adalah data yang salah, hal ini sangat mengecewakan rakyat melihat pemimpinnya tidak mampu bersaing secara jujur pada ajang pilpres kali ini apalagi debat ini ditonton oleh jutaan rakyat seluruh Indonesia.

Berikut beberapa data dan fakta yang merupakan bukti hoax Jokowi pada debat kedua:

Jokowi mengatakan bahwa telah dibangun 191rb kilometer jalan di desa, namun faktanya menurut buku pintar dana desa terbitan kementerian keuangan (November 2017) menyebutkan bahwa jalan desa yang telah dibangun sebagai outcome dana desa adalah 95,2rb kilometer. Tidak mungkin dalam 1 tahun kemudian menjadi lebih dari 2 kali lipat.

Jokowi mengatakan bahwa pada tahun 2018 kita hanya impor 180rb ton jagung, namun faktanya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22rb ton dengan nilai US$150,54 juta. Belakangan Jokowi klaim menggunakan data kementerian pertanian, namun kementerian pertanian sendiri meralat, bahwa angka yang dimaksud Jokowi adalah angka impor jagung untuk pakan ternak.

Jokowi mengatakan bahwa sejak 2014 sampai sekarang impor beras kita turun, namun faktanya dikutip dari laporan bulanan data sosial ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga februari 2019, impor beras sejak 2015 hingga 2018 melonjak 160% atau lebih dari 2,5 kali lipat.

Jokowi mengatakan bahwa penegakan hukum yang tegas 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda 8,3 triliun, faktanya dalam siaran pers yang dipublikasikan pada Jum'at (15/2/19), Greenpeace Indonesia menyebut 11 perusahaan yang diberikan denda hingga Rp. 18 triliun lebih belum dibayarkan. Greenpeace Indonesia kemudian menganalisis data resmi pemerintah dari tahun 2012-2018, terkait sebelas perkara perdata kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pembalakan liar dengan ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang mencapai Rp.18,9 triliun, hasilnya belum ada satupun kasus karhutla yang dibayar oleh perusahaan.

Jokowi mengatakan bahwa dalam 4,5 tahun hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur, namun faktanya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam catatan akhir tahun 2018, telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807rb hektar dan melibatkan 87rb lebih kepala keluarga di berbagai provinsi di daerah. Dari jumlah tersebut, 16 konflik atau 4% disumbangkan oleh sektor infrastruktur.

Jokowi mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran lahan, hutan dan kebakaran hutan gambut, namun faktanya dirujuk dari laporan pencapaian KLHK pada 4 tahun pemerintahan Jokowi sampai agustus 2018 saja terdapat 194.7557 hektar hutan di Indonesia terbakar, angka tersebut justru naik, belakangan Jokowi meralat ucapannya "bukan tidak, akan tetapi turun".

Jokowi juga mengatakan bahwa lubang galian tambang telah menjadi kolam ikan besar, namun pakar lingkungan hidup Universitas Sumatera Utara Jaya Arjuna mengatakan "kadar asam yang disebabkan oleh penggalian tambang tidak memungkinkan untuk ikan bisa hidup, Malaysia melakukan reklamasi dan rehabilitasi lubang tambang sebagai tempat wisata itu butuh 20 tahun, baru sebagai kolam pemandangan saja, belum untuk berenang, apalagi untuk membudidayakan".
Jokowi klaim bahwa akses internet yang telah sampai ke desa desa membuat banyak produk pertanian memiliki marketplace sehingga mendapat harga yang bagus karena hal tersebut dapat memangkas rantai distribusi, namun faktanya dari keseluruhan marketplace online produk pertanian, kurang dari 1% dan sisanya 99% offline.

Beberapa dari kebohongan-kebohongan tersebut kemudian disanggah sendiri oleh para pengikut petahana, hal ini menandakan adanya ketakutan dengan elektabilitasnya yang makin menurun.

Menebar kebohongan demi meraih elektabilitas jelas adalah cara yang sangat hina, beberapa bulan sebelumnya pihak petahana-lah yang menuduh tanpa bukti Prabowo membeberkan data bohong, kali ini petahana berhasil menelanjangi dirinya sendiri dengan kebohongan bertubi-tubi di hadapan seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pencari Kebenaran.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x