Tidak bisa kita pungkiri bahwa suap menyuap atau bahasa kasarnya jual beli Bantuan Sosial itu secara faktual sudah menjadi rahasia umum.
Bansos yang diperjual belikan itu tidak hanya bernilai ratusan juta saja, namun bernilai milyaran rupiah. Berkaca dari kasus yang menjaring Sahat Tua Simanjuntak yang terjerat OTT itu yang nilai suapnya, kurang lebih mencapai 5 milyar itu, tentu membuat publik semakin terperangah atas aksi pejabat kita dengan kewenangan yang disalah gunakan.
Terjaringnya para pejabat kita ditengah kesulitan ekonomi masyarakat yang kian terpuruk ini menjadi sebuah pelajaran bagi para pejabat lainnya, untuk tidak main-main dengan bantuan sosial, bahkan adanya indikasi untuk mengkambing hitamkan penerima manfaat itu menjadi hal yang wajar, karena memang faktanya ada kesepakatan kedua belah pihak.
Suap menyuap menjadi rahasia umum ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit, sebab upaya memperkaya diri dan tingkat kos politik yang semakin meningkat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan upaya untuk memperkaya diri.
Disinilah pentingnya proses pembenahan yang menyeluruh terhadap proses demokrasi kita, karena para pejabat yang duduk dikursi empuk itu, tidak lepas dari peran rakyat yang mendorong mereka untuk duduk di kursi yang empuk.
.
