Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan semakin menurun dan MBG bisa berakhir menjadi program gagal yang dicap negatif. Padahal, dengan anggaran negara yang sangat besar maka program ini sayang sekali jika hanya berakhir jadi bahan polemik.
Kementerian Pendidikan dan instansi terkait perlu duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan MUI untuk memastikan semua aspek aman.
Pengadaan bahan makanan harus diawasi ketat. Pihak penyedia pun perlu diseleksi dengan standar tinggi bukan hanya karena faktor kedekatan politik atau bisnis.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga penting. Orangtua, guru, hingga komite sekolah bisa menjadi mitra dalam mengawasi distribusi MBG.
Jika ada keluhan soal rasa, kualitas, atau wadah, harus segera ditindaklanjuti, bukan ditutup-tutupi.
MBG seharusnya bukan hanya soal perut kenyang tapi juga tentang membangun generasi sehat dan cerdas. Karena itu, kualitas gizi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai yang disebut "bergizi" ternyata hanya sekadar formalitas tanpa standar nutrisi.
Kita juga harus realistis bahwa tidak semua anak terbiasa dengan menu yang diberikan. Maka variasi menu penting agar anak-anak tidak bosan dan makanan tidak terbuang. Guru dan siswa/orangtua bisa memberi masukan sesuai selera lokal. Dengan begitu, makanan lebih sesuai dengan lidah anak-anak dan risiko terbuang akan berkurang.
Tak kalah penting, program ini seharusnya bisa menjadi sarana pendidikan gizi. Anak-anak tidak hanya makan tetapi juga belajar tentang makanan sehat. Bayangkan jika setiap menu disertai informasi tentang manfaat gizinya. Anak-anak akan lebih termotivasi untuk menghabiskan makanan.
Di era digital, MBG akan dipantau secara transparan oleh para orangtua maupun masyarakat guna melihat menu harian, asal bahan makanan, hingga sertifikasi halal. Jadi, stop mempermainkan kepercayaan publik dan program ini jangan lagi dipandang penuh curiga.
Namun tentu saja, semua ini hanya bisa berjalan jika pemerintah benar-benar serius. Tidak setengah hati, tidak asal jalan, dan tidak sekadar pencitraan politik.