Selain itu, kendala infrastruktur digital seperti akses internet yang tidak merata, menjadi tantangan serius yang harus diatasi agar implementasi IKD dapat berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Kita menjadi berekspektasi tinggi pada pemerintah untuk memastikan kesuksesan IKD ini.Â
Transparansi dari pemerintah dalam implementasi IKD juga menjadi kunci yakni dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan evaluasi.Â
Partisipasi aktif masyarakat akan memberikan umpan balik berharga yang dapat membentuk dan memperbaiki implementasi IKD.
Keamanan data menjadi isu krusial yang harus diatasi. Perlindungan privasi dan keamanan data pribadi warga menjadi tanggung jawab pemerintah yang begitu besar selain juga tentunya dari masyarakat secara pribadi.Â
Kebijakan dan regulasi yang ketat harus ditetapkan untuk melindungi informasi sensitif dari potensi penyalahgunaan atau kebocoran data.Â
Upaya serius dalam mencegah dan menanggulangi serangan siber terhadap sistem IKD harus menjadi prioritas utama.
Sementara itu, kerjasama antara sektor swasta dan publik menjadi kunci sukses integrasi IKD dengan layanan-layanan yang ada, seperti perbankan, pendidikan, transportasi dan lainnya.Â
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk petugas pelayanan publik, juga masih perlu diperhatikan untuk memastikan pengelolaan dan integrasi IKD berjalan dengan baik.
Pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif tidak boleh diabaikan. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau kinerja IKD, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan memberikan perbaikan secara berkelanjutan.Â
Kita percaya, implementasi Identitas Kependudukan Digital dapat menjadi tonggak penting menuju era digital yang lebih efisien, aman, dan terpercaya di Indonesia.
