Dua kasus diatas modusnya hampir serupa, yang pada awalnya memang menuntut referendum, tapi ujung-ujungnya adalah upaya pelengseran Jokowi. Dari sini sudah jelas siapa yang menunggangi kasus-kasus tersebut, yang pasti adalah orang atau kelompok yang kepentingannya terganggu oleh Jokowi.
Kasus Revisi UU KPK
Begitu juga kasus Revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR. Besar kemungkinan, karena atas inisiatif Koalisi Partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, maka Jokowi mendukung revisi UU KPK tersebut, meskipun dengan beberapa catatan perubahan terhadap draf usulan DPR.
Pada kenyataannya, disamping DPR yang menjadi sasaran masyarakat dan Sipitas akademika, tapi muara dari tuntutan penolakan revisi UU KPK tersebut tetap sama dengan kasus Papua dan Karhutla, yakni menuntut agar Jokowi Mundur. Di Twitter tagar #JokowiMundur menjadi trending topik.
Jadi memang diduga ada kelompok yang sejak Paskapemilu, sudah merencanakan kalau bisa sebelum dilantik pada Bulan Oktober yang akan datang, Jokowi sudah dilengserkan. Caranya adalah menciptakan akumulasi masalah/kasus yang memancing reaksi masyarakat, sehingga mempunyai alasan yang kuat untuk melengserkan Jokowi.
Revisi UU KPK jelas menyasar Koalisi Partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di DPR, dan Pemerintah Jokowi-Jk. Bisa saja pada awalnya niatnya terkesan baik, dan untuk memperbaiki dan memperkuat KPK, tapi penolakan revisi UU KPK tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang punya kepentingan untuk melengserkan Jokowi.
Sekarang Partai yang mendukung revisi UU KPK di DPR hanya tinggal Partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, sementara Gerindra, PKS dan Demokrat bisa dikatakan tidak mendukung upaya revisi UU KPK. Maka jadilah Jokowi dan Koalisi pendukungnya dibidik oleh kelompok yang menolak revisi UU KPK.
Tiga kasus diatas diduga adalah bagian dari upaya TSM pelengseran Jokowi. Jangan salah, dalam Pembentukan Kabinet Kerja Periode kedua bukan tanpa masalah. Ini juga bisa menimbulkan pembangkangan dari Partai koalisi yang kadernya tidak terakomodir secara maksimal di Kabinet.
Kita bisa melihat bagaimana manuver beberapa Partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, saat Pertemuan Jokowi-Prabowo, dan Pertemuan Megawati-Prabowo. Peristiwa seperti itu tidak bisa dianggap remeh.
