Menunggu Kabut Asap Menerpa Jokowi

Meskipun wilayah kota Jambi tidak ada kebakaran hutan dan lahan. Namun wilayah ibu kota provinsi Jambi ini juga berdampak parah oleh paparan kabut asap. 

Pasalnya, wilayah Kota Jambi berdekatan dengan daerah yang paling parah terjadi kebakaran, seperti di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

Sebetulnya kalau saja setiap daerah yang rentan terhadap kasus Karhutla, harus memiliki sarana untuk penanggulangan secara prepentif, disamping juga perangkat hukum untuk menjerat pelaku pembakar hutan.

Penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan ternyata tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, sehingga kasus serupa terus terjadi. 

Pemerintah perlu mengevaluasi penerapan hukuman terhadap pelaku maupun aparat yang bertuga dalam kasus Karhutla.

Karhutla berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, dan tentunya ada peranan Menteri Kesehatan dalam hal ini. 

Artinya kalau saja setiap kementerian yang terkait dengan kasus Karhutla ini masing-masing bertindak cepat, sesuai dengan peranannya masing-masing, maka tidak perlu menunggu Jokowi diterpa ASAP terlebih dahulu baru ada penanggulangan.

Tidak semua persoalan yang terjadi dinegeri ini dibebankan kepad Presiden untuk menanggulanginya. Dalam kasus kabut ASAP tersebut harusnya ada beberapa kementerian yang aktif bekerja sesuai dengan peranannya masing-masing.

Kementerian kesehatan berperan sesuai dengan tugasnya, kementerian Kehutanan juga demikian. Bahkan kementerian sosial sudah melakukan tugasnya menyiapkan bantuan sosial, bahkan kalau perlu TNI dan Kepolisian diterjunkan untuk turut mengatasi kebakaran hutan tersebut.

Apakah semua bekerja harus menunggu petunjuk Presiden.? Rasanya tidak perlu, Karena Presiden memilih pembantunya Karena tahu kapasitas Dane kualitas masing-masing, dan sangat tahu kalau semua pembantunya memiliki kemampuan untuk mengeksekusi.