Ini benar-benar sesuatu yang langka, disaat orang lain meminta-minta jabatan Menteri, eh Walikota Surabaya Tri Rismaharini malah menolak menjadi Menteri. Lihat saja kader Partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf pada sibuk meminta jatah kursi Menteri.
Memang Bu Risma tidak menolak secara terang-terangan, bahkan dia bertanya memangnya ada yang menawarkan dia jadi Menteri.? Menurutnya lagi sampai saat ini belum ada tawaran untuk menjadi menteri.
"Belum (belum ada yang menawarkan), emang siapa yang menawarkan," ujar Risma di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8).
Namun Bu Risma mengatakan, akan fokus kepada tanggung jawabnya sebagai walikota sampai tahun 2020, tidak baik meninggalkan jabatan ditengah jalan, seperti yang dikatakannya pada Jawapos.com,
"Ya karena apapun itu lah, kan endak aku tinggalkan di tengah jalan. Jadi biar selesaikan dulu," ungkapnya.
Lebih lanjut Risma juga menegaskan, dirinya tidak akan meminta-minta jabatan kepada Presiden Jokowi supaya namanya bisa menjadi menteri lima tahun mendatang. Ia mengaku tahu etika, karena tak elok meminta-minta jabatan.
"Aku endak pernah minta jabatan itu. Karena itu enggak boleh, menurutku, di agamaku enggak boleh minta itu," pungkasnya.
Sikap Bu Risma diatas cukup jelas, apa yang dikatakannya adalah bentuk dari penolakannya secara diplomatis, dan itulah yang membuat Bu Megawati memberikannya jabatan di Partai sebagai Ketua DPP bidang Kebudayaan.
Menurut Megawati, Risma telah berhasil dalam mengelola kota Surabaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. "Beliau sudah melaksanakan tugasnya, sudah terpilih dua kali. Dan ada perubahan di Surabaya. Ini luar biasa sekali," ujar Megawati di DPP PDIP, Jakarta, Senin (19/8).
Kalau melihat dari situasi ini sepertinya sudah ada pembicaraan antara Bu Risma dan Bu Megawati, bagaimana posisinya kedepan, bisa jadi bertepatan dengan habisnya masa jabatannya sebagai Walikota Surabaya, Pilkada DKI Jakarta 2020 akan diselenggarakan.
Isu Risma akan digadang pada Pilkada DKI Jakarta sudah sangat santer, peluang ini lebih pas bagi Risma ketimbang jadi Menteri Jokowi. Kalau jadi Menteri Jokowi, itu artinya dia harus melepaskan jabatannya sebagai Walikota Surabaya, dan Risma tidak ingin melakukan itu.
Jadi penolakan Risma terhadap jabatan Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf sangatlah beralasan. Disamping karena tidak ingin melanggar prinsip yang dianutnya, juga karena adanya rencana Partai untuke memajukannya di Pilkada DKI Jakarta, bukanlah karena hal lainnya.
Tidak ada yang meragukan prestasi Bu Risma sebagai walikota Surabaya, dia berhasil menurunkan kemiskinan di kota Surabaya secara drastis, dari sebelumnya 12 persen menjadi dua persen.
Masih menurut Bu Megawati, keberhasilan Risma salah satunya adalah masalah lingkungan. Karena dia telah memberikan perubahan yang luar biasa. Misalnya, Risma telah banyak membuat ruang terbuka hijau di kota Surabaya ini.
"Dari sisi lingkungan Surabaya sudah turun dua derajat, kalau tempat lain naik. Maka surabaya sebagai ibu kita Jawa Timur bisa turun dua derajat," katanya.
Jadi menolak jabatan Menteri untuk sebuah langkah yang lebih prosfektif, adalah sebuah perhitungan yang matang, baik dari Bu Risma, mau pun Bu Megawati sebagai pemberi pengarahannya.
