Ketimpangan Sosial Momok Bagi Jawa Barat

Oleh: Aji Muhammad Iqbal

Ketimpangan sosial masih menjadi momok bagi Jawa Barat. Provinsi dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia ini mengalami pembangunan yang belum merata. 

Pemerintah masih sedikit kewalahan menghadapi ledakan jumlah penduduk dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 49,8 juta jiwa, Tahun 2024 50.3 juta jiwa dan Tahun 2025 mencapai 51,1 juta jiwa.

Meski dengan susah payah, banting tulang, keras keringat menghadapi jutaan keluh kesah dari masyarakat, pemerintah dengan jurus jitunya berhasil menekan angka kemiskinan. 

Tren Positif Angka Kemiskinan

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan pada September 2024, yaitu sebesar 7,08 persen atau 3,67 juta jiwa, turun 0,38 persen dari Maret 2024.

Faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat salah satunya adalah kondisi ekonomi makro yang relatif stabil. Hal ini ditandai dengan inflasi yang terkendali serta pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2024 yang meningkat sebesar 2,59 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun yang sama. 

Selain itu, Jawa Barat pun mempunyai peran signifikan dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2024, provinsi ini menyumbang 22,54 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Indonesia.  

Proses industrialisasi yang pesat di berbagai wilayahnya menjadikannya sebagai salah satu daerah utama penyumbang ekspor nasional. Sepanjang tahun 2024, nilai ekspor Jawa Barat mencapai 37,87 miliar dolar AS, mengalami peningkatan sebesar 3,39 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Januari hingga Desember 2024, Jawa Barat berkontribusi sebesar 14,31 persen terhadap total ekspor nasional.  

Ketimpangan Semakin Melebar

Pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan ini tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Hal ini tercermin dari Gini Ratio yang naik dari 0,421 persen pada Maret 2024 menjadi 0,428 pada September 2024. Ketimpangan ini lebih nyata terlihat di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, dengan Gini Ratio perkotaan yang mencapai 0,434 persen pada Maret 2024 naik menjadi 0,439 persen. Sedangkan perdesaan sebesar 0,325 pada Maret 2024, naik menjadi 0,329 pada September 2024. Artinya, meskipun perekonomian berkembang, distribusi kesejahteraan masih menjadi persoalan besar.

Rumusnya, semakin naik rasio gini, maka ketimpangan semakin melebar. Rasio Gini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat evaluasi yang mencerminkan pencapaian pembangunan di Jawa Barat sepanjang tahun ini. Kedua, sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan, baik dalam melanjutkan program yang telah berjalan dengan baik maupun dalam penyusunan dokumen perencanaan kebijakan selanjutnya.

Itulah mengapa, Jawa Barat masih menjadi raja pengangguran di Indonesia, dengan total 1.888.287 jiwa, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Timur (1.165.587 jiwa) dan Jawa Tengah (1.080.260 jiwa). Tak hanya itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (2024), Jawa Barat juga memiliki angka pengangguran putus asa tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 280.567 jiwa. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi Jawa Barat tumbuh pesat, peluang kerja yang tersedia masih belum cukup untuk menyerap tenaga kerja yang ada, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sosial di Jawa Barat meliputi akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Investasi dan industrialisasi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Bekasi, Karawang, dan Bandung, sementara daerah-daerah lain tertinggal. Imbasnya, migrasi tenaga kerja ke kota-kota besar, meningkatkan urbanisasi, dan pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi.

PR Bagi Gubernur Baru

Ketimpangan sosial ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kang Dedi Mulyadi yang telah resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2025. Jutaan masyarakat Jawa Barat menunggu gelagat keberpihakan Kang Dedi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengikis pengangguran secara merata.

Pertama, Kang Dedi harus memastikan pembangunan dan investasi di Jawa Barat tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Kedua, Kang Dedi harus memberikan akses pendidikan dan keterampilan secara merata di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. 

Ketiga, Kang Dedi perlu memastikan setiap investasi yang masuk ke Jawa Barat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan kesejahteraan bagi pekerja lokal. Keempat, regulasi yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja, termasuk upah layak dan jaminan sosial, harus ditegakkan agar pekerja tidak terjebak dalam siklus kemiskinan.

Akhir kata, menurunnya angka kemiskinan di Jawa Barat merupakan sinyal positif. Namun meningkatnya kesenjangan sosial masih menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Kang Dedi Mulyadi. Dengan kebijakan yang tepat, harapan masyarakat Jawa Barat untuk kehidupan yang lebih sejahtera bukanlah hal yang mustahil.

Tabik!

*)Penulis merupakan analis sosial politik dan keagamaan.