Ketimpangan Sosial Momok Bagi Jawa Barat

Rumusnya, semakin naik rasio gini, maka ketimpangan semakin melebar. Rasio Gini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat evaluasi yang mencerminkan pencapaian pembangunan di Jawa Barat sepanjang tahun ini. Kedua, sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan, baik dalam melanjutkan program yang telah berjalan dengan baik maupun dalam penyusunan dokumen perencanaan kebijakan selanjutnya.

Itulah mengapa, Jawa Barat masih menjadi raja pengangguran di Indonesia, dengan total 1.888.287 jiwa, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Timur (1.165.587 jiwa) dan Jawa Tengah (1.080.260 jiwa). Tak hanya itu, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (2024), Jawa Barat juga memiliki angka pengangguran putus asa tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 280.567 jiwa. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi Jawa Barat tumbuh pesat, peluang kerja yang tersedia masih belum cukup untuk menyerap tenaga kerja yang ada, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sosial di Jawa Barat meliputi akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Investasi dan industrialisasi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Bekasi, Karawang, dan Bandung, sementara daerah-daerah lain tertinggal. Imbasnya, migrasi tenaga kerja ke kota-kota besar, meningkatkan urbanisasi, dan pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi.

PR Bagi Gubernur Baru

Ketimpangan sosial ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kang Dedi Mulyadi yang telah resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2025. Jutaan masyarakat Jawa Barat menunggu gelagat keberpihakan Kang Dedi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengikis pengangguran secara merata.

Pertama, Kang Dedi harus memastikan pembangunan dan investasi di Jawa Barat tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Kedua, Kang Dedi harus memberikan akses pendidikan dan keterampilan secara merata di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. 

Ketiga, Kang Dedi perlu memastikan setiap investasi yang masuk ke Jawa Barat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan kesejahteraan bagi pekerja lokal. Keempat, regulasi yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja, termasuk upah layak dan jaminan sosial, harus ditegakkan agar pekerja tidak terjebak dalam siklus kemiskinan.

Akhir kata, menurunnya angka kemiskinan di Jawa Barat merupakan sinyal positif. Namun meningkatnya kesenjangan sosial masih menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Kang Dedi Mulyadi. Dengan kebijakan yang tepat, harapan masyarakat Jawa Barat untuk kehidupan yang lebih sejahtera bukanlah hal yang mustahil.

Tabik!

*)Penulis merupakan analis sosial politik dan keagamaan.