Policy pemerintah tidak transparan terhadap data bukan semata agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat, tapi juga menganggap persoalan data ini menjadi rahasia dapur yang tidak perlu diumbar, karena tidak semua negara yang penduduknya terpapar covid-19 menggunakan data sebenarnya.
Pemerintah pusat jelas mempertimbangkan banyak hal, porsi yang dihadapi pemerintah pusat, jelas berbeda dengan porsi pemerintah daerah. Banyak aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat pusat, skop persoalan yang dihadapi juga berbeda.
Tidak satu kelurahan pun di DKI Jakarta yang aman dari penyebaran covid-19, kalau seandainya sudah terpantau sejak Januari, harusnya penyebaran covid-19 di Jakarta tidak akan merata, dan bisa lebih cepat dibatasi.
Bisa saja sudah terpantau dari awal, tapi kalau tidak ada tindakan untuk membatasi laju penyebaran virus, tetap saja tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap penyebaran virus.
Sebagai masyarakat kalau tidak aktif memberikan imformasi pada pemprov DKI Jakarta, tetap saja tidak ada penanganan yang serius. Penulis berani mengatakan ini karena sudah membuktikannya, dan sudah ditayangkan dalam sebuah artikel yang berjudul, "Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat Masuk Zona Merah, Aktivitas Masjid Aman-aman saja".
Blakan-blakan Anies pada Media asing, seperti membuka borok sendiri, juga seperti mengeluarkan isi perut sendiri, apa kepentingannya coba, apa biar dianggap Gubernur yang paling hebat? Yang paling cekatan? Namun tetap dengan prestasi tingkat korban dan kematian tertingi.
