Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah di Indonesia

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah salah satu indikator dalam demokrasi. Membangun kepercayaan masyarakat sangatlah penting bagi pemerintah karena kepercayaan masyarakat merupakan suatu kekuatan dalam membentuk negara yang konstruktif dan efisien. 

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi maka masyarakat dapat menerima dan mematuhi kebijakan pemerintah tersebut.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi oleh bagaimana sikap pemerintah terhadap masyarakat. Apakah pemerintah peduli serta cepat tanggap terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat ? serta bagaimana langkah pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat ? 

Apabila pemerintah tidak dapat diandalkan dan acuh tak acuh terhadap masyarakatnya serta langkah yang diambil oleh pemerintah justru merugikan masyarakat, maka kepercayaan masyakat terhadap pemerintah akan menurun.

Ada beberapa hal yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah contohnya seperti korupsi, pungli, banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berkualitas, masih banyaknya pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan, pelayanan public yang tidak layak serta sistem pemerintahan yang tidak berfungsi sesuai fungsinya.

Menurut hasil survei Edelman Trust Barometer yang dirilis pada 2022 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi empat besar negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan. Pemerintah Indonesia dinilai mendapat kepercayaan yang tinggi ketimbang pemerintahan negara lainnya. Indonesia memiliki tingkat kepercayaan sebesar 76%, naik 6% dari tahun sebelumnya. Tertinggi ada Tiongkok (91%), Uni Emirat Arab (87%), Arab Saudi (82%) dan Indonesia. Sementara untuk kelompok distrust, ada AS (39%), Jepang (36%) dan Argentina (22%).

Namun di Indonesia masih banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah seperti masih banyak terjadi korupsi dan pungli dimana mana. Salah satu contoh pungli di Indonesia adalah saat pembuatan ktp masih banyak pejabat atau oknum oknum yang meminta uang agar pembuatan ktp nya dapat diselesaikan dengan cepat. 

Padahal sejak 1 Januari 2014 lalu pemerintah telah membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Dengan demikian masyarakat tidak pelu membayar biaya apa pun saat membuat KTP. 

Hal inilah yang dapat menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah karena pemerintah dinilai tidak konsisten atau tidak sesuai dengan kebijakan yang mereka buat sendiri. Dan masih banyak sekali pejabat pemerintahan yang korupsi serta dinilai tidak sesuai dengan janji-janji nya saat pemilu sehingga membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah dan merasa ditipu karena apa yang dikatakannya tidak sesuai.

Salah satu contoh juga yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah banyaknya kebijakan pemerintah Indonesia yang belum sesuai atau menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah kebijakan impor kedelai. Hal ini merugikan produsen pertanian dan pengusaha kecil (pabrik tempe dan tahu) dalam negeri.

Bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap pemerintah apabila kebijakan yang pemerintah lakukan tidak sesuai dengan Pancasila. Dijelaskan dalam Pancasila bahwa masyarakat harus sejahtera, namun kebijakan yang pemerintah buat justru malah merugikan masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah juga seringkali tidak tepat sasaran atau tidak efisien seperti kebijakan program mobil murah. Kebijakan ini tidak efisien karena hanya akan membuat kemacetan dan pemborosan sumber daya BBM serta merusak lingkungan.