Jejak Sejarah: Perkembangan Pendidikan Politik di Indonesia dari Masa ke Masa

Pendidikan politik di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman prasejarah. Seiring waktu, pendidikan politik ini berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Dari masa lalu hingga sekarang, pendidikan politik berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Artikel ini akan membahas bagaimana pendidikan politik di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu.

Masa Prasejarah

Pada zaman prasejarah, pendidikan politik di Indonesia dilakukan secara informal, biasanya dalam keluarga. Anak-anak diajarkan cara bertahan hidup, seperti berburu dan berkebun, serta cara berinteraksi dengan alam. Walaupun tidak ada sistem pendidikan formal, nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial dan kepemimpinan sudah diajarkan, meski dalam bentuk yang sederhana. Pada waktu itu, masyarakat hidup dalam kelompok kecil yang saling bergantung pada satu sama lain. Mereka belajar nilai penting tentang kerja sama, pengambilan keputusan kolektif, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Meskipun belum ada struktur pemerintahan formal, nilai-nilai ini berperan penting dalam pembentukan pola pikir masyarakat tentang kehidupan sosial dan politik.

Zaman Kerajaan Hindu-Buddha

Saat memasuki zaman kerajaan Hindu-Buddha, pendidikan mulai lebih terstruktur. Kerajaan seperti Tarumanegara dan Kutai menjadi pusat pembelajaran. Pada masa ini, pendidikan lebih banyak berkaitan dengan agama dan filsafat. Para brahmana dan raja bertindak sebagai pendidik, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat. Namun, pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan bangsawan atau kasta tinggi, sehingga ada perbedaan besar antara yang mendapatkan pendidikan dan yang tidak. Di kerajaan-kerajaan ini, pendidikan berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, karena penguasa dan elit kerajaan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Selain itu, pengaruh agama Hindu dan Buddha juga memperkenalkan nilai-nilai tentang kehidupan setelah mati dan sistem kepercayaan yang mendalam mengenai karma, dharma, serta kewajiban moral terhadap sesama.

Zaman Kerajaan Islam

Masuknya Islam ke Indonesia membawa perubahan besar dalam pendidikan. Para pedagang yang membawa agama Islam juga berperan sebagai pendidik. Mereka mengajarkan agama Islam, serta nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Wali Songo, kelompok ulama terkenal, memainkan peran besar dalam penyebaran Islam, terutama di Jawa. Pendidikan pada masa ini mulai lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Di samping mengajarkan agama, mereka juga menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain pendidikan agama, pendidikan politik pada masa ini mulai mengajarkan sistem pemerintahan Islam, di mana nilai-nilai seperti musyawarah dan keadilan sangat ditekankan. Hal ini mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran politik yang lebih egaliter dan berbasis pada nilai sosial. 

Zaman Kolonial Belanda

Saat Indonesia dijajah Belanda, pendidikan menjadi terbatas dan hanya berfokus pada kepentingan penjajah. Belanda mengajarkan rakyat Indonesia untuk menjadi tenaga kerja murah. Meski demikian, di tengah keterbatasan itu, muncul tokoh-tokoh pendidikan yang memperjuangkan hak-hak rakyat, seperti Soetomo dan R.A. Kartini. Mereka mulai memperkenalkan ide-ide tentang kemerdekaan dan kesetaraan. Pada masa ini, pendidikan politik mulai berkembang, walau masih terbatas dan tidak merata. Hanya segelintir orang Indonesia yang mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah Barat yang dibuka oleh Belanda.

Pendidikan Kaum Pergerakan Kebangsaan

Pada masa ini, Pemerintah Belanda mulai menerapkan kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis, yang membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Ki Hajar Dewantara muncul sebagai salah satu tokoh penting. Ia mendirikan Taman Siswa untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih bebas dan sesuai dengan budaya Indonesia. Pendidikan pada masa ini lebih menekankan pada pembentukan identitas bangsa dan kesadaran untuk merdeka.

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mencapai kemajuan bangsa. Ia memperkenalkan metode pendidikan yang menekankan pentingnya kebudayaan lokal, serta mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan juga turut mengedepankan pendidikan politik untuk menumbuhkan semangat perjuangan di kalangan rakyat. Pada masa ini, pendidikan menjadi sarana untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya merdeka.

Zaman Pendudukan Militer Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendidikan diubah untuk mendukung tujuan Jepang. Sekolah-sekolah dibangun dengan kurikulum yang menekankan rasa nasionalisme. Walaupun pendidikan ini lebih menguntungkan Jepang, ternyata ia juga memicu semangat perjuangan kemerdekaan di kalangan rakyat Indonesia. Pendidikan di masa ini membantu masyarakat Indonesia menyadari pentingnya kesatuan dan semangat untuk merdeka. Pendidikan politik di masa ini bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan memperkuat tekad untuk merebut kemerdekaan.

Pendidikan pada masa ini lebih menekankan pada pelajaran mengenai sejarah Jepang dan pentingnya mendukung kepentingan militer Jepang. Namun, di balik itu semua, pendidikan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih memahami tentang pentingnya perjuangan untuk kebebasan dan hak asasi manusia.

Periode Kemerdekaan dan Reformasi

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan politik di Indonesia berkembang pesat. Pemerintah baru menganggap pendidikan sebagai bagian penting dalam membangun negara. Kurikulum pendidikan mulai mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi aktif dalam politik. Pada masa reformasi 1998, ada perubahan besar di Indonesia. Masyarakat diberi kesempatan lebih banyak untuk terlibat dalam politik, baik melalui kebebasan pers, pemilihan umum, maupun otonomi daerah. Pendidikan politik menjadi lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan, dengan tujuan agar masyarakat lebih peduli terhadap kehidupan politik dan bisa berperan dalam proses demokrasi. Pendidikan pada masa ini lebih menekankan pada pembelajaran tentang hak politik, cara berpartisipasi dalam pemilu, dan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski pendidikan politik di Indonesia sudah banyak berkembang, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kesenjangan pendidikan antara daerah kota dan desa. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pemahaman politik di kalangan sebagian masyarakat juga masih rendah, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama memperbaiki sistem pendidikan, agar lebih merata dan berkualitas.

Ke depan, pendidikan politik di Indonesia harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang baik akan menghasilkan warga negara yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, serta berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. 

(sumber): (https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+perkembangan+pendidikan+di+Indonesia+dari+masa+ke+masa+&btnG=#d=gs_qabs&t=1744778616793&u=%23p%3DT1uw_Vo2nDgJ)