Serangan kata-kata jelang Pemilihan Umum di Tahun Politik adalah hal biasa. Mungkin inilah yang menjadi tonggak dimulainya "perang kata-kata" jelang tahun politik, yang mengandung pesan politik jelang pemilu.
Dibuka oleh politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, yang men-smash pemerintah dengan istilah Pengibulan. Kata ini merujuk pada bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo yang gencar dilakukan sejak tahun lalu.
Amien mengungkapkan bahwa bagi-bagi sertifikat gratis, adalah bentuk pencitraan, karena di tengah bagi-bagi surat berharga ini, justru kondisi yang dikatakan Amien berbeda total.
Presiden bag-bagi sertifikat, tapi 74 persen lahan di seluruh Indonesia dimiliki oleh segelintir golongan. Amien tidak jelas menyebut golongan mana, dan dari mana data 74 persen lahan di seluruh Indonesia.
"Perang" Amien-Luhut
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika74 persen negeri inidimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa- apaan?" ungkap Amien Rais, saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 18 Maret 2018 lalu.
Hanya butuh satu hari, untuk memunculkan reaksi ini. Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, langsung melancarkan serangan balik. "Jangan asal kritik saja, ntar kalau kau jadi pejabat, saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu, emang kamu siapa!" jawab Luhut, tanpa menyebut nama ke siapa, meski siapapun paham, siapa yang dimaksud Menko Luhut.
"Perang" Berlanjut tapi Data Makin Tak Jelas
Polemik berlanjut, di satu sisi, Amien Rais dianggap tidak bisa menunjukkan data valid. Sebelumnya disebut oleh putra Amien Rais, Hanafi Rais, data ayahnya diambil dari data Bank Dunia.
Namun Country Director Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves, membantah pernah mengeluarkan data seperti yang disebutkan Amien Rais. Sementara Menteri Luhut, juga tak luput dari hujatan, karena alih-alih menjawab dengan data, justru menyerang pribadi Amien Rais. Hingga saat ini, justru data itupun abu-abu alias ga jelas!
Prabowo yang kembali Mengungkit soal Ketimpangan Lahan
Yang terjadi justru, pekan lalu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali mengulang isi kritik yang senada dengan Amien Rais, namun dengan jumlah ketimpangan yang lebih tinggi. Yang disebutkan justru lebih parah. Satu persen penduduk Indonesia, menguasai 80 persen lahan di seluruh Indonesia.
Begini kalimat yang disampaikan Prabowo, "Tidak benar tanah 80 persen dikuasai (rakyat), (tapi) 1 persen," demikian disampaikannya dalam orasi di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Depok, Minggu (1/4/2018).
Lagi- lagi, ribut semakin tampak, tapi data semakin kabur. Program AIMAN yang tayang Senin (9/4/2018) pukul 8 malam, di KompasTV, bergegas untuk mencari jawaban data yang sebenarnya. Berapa sesungguhnya yang menjadi dasar retorika ketimpangan lahan di Indonesia. Episode yang ditayangkan berjudul "Tanah Indonesia, Punya Siapa?"
Penelusuran Eksklusif AIMAN
Untuk mendapat data ini, saya bergegas mencari penerima sertifikat hasil pengurusan gratis yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sejak tahun lalu. Saya mendapat data, yang terbesar diberikan oleh Presiden, ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum pernah sebelumnya Presiden memberikan sertifikat gratis ini kepada 15 ribu warga. Ini diberikan pada 6 Maret 2018, di lapangan parkir sirkuit sentul, Bogor, Jawa Barat.Â
Tapi untuk menemukan satu saja penerima sertifikat tidaklah mudah. Beberapa kali saya ditolak bertemu dengan mereka penerima, dengan alasan, mereka takut sertifikatnya akan ditarik kembali. Padahal tidak ada kaitan apapun wawancara saya dengan hak yang mereka memang layak untuk dapatkan, hanya dilakukan percepatan pengurusannya di zaman Presiden Jokowi.
Temuan Eksklusif AIMAN
Akhirnya saya meniti dari kecamatan ke kecamatan, turun ke kelurahan, hingga saya mendapatkan data RW dan RT, sejumlah warga yang menerima sertifikat ini. Saya datangi dan bersyukur, mereka bersedia saya wawancara. Semuanya adalah warga Pakansari, Cibinong, Jawa Barat. Namun ada yang menyita perhatian saya, saat mereka menunjukkan kepada saya sertifikat di sampul plastik yang diberikan oleh Presiden.Â
Di Belakang sertifikat itu, terdapat kertas foto persis seukuran Sertifikat, yang berisi pesan dan foto Presiden Jokowi. Pesannya, kurang lebih untuk menjaga agar sertifikat ini jangan sampai rusak, dan bila di "utangkan" hati-hati jangan sampai hilang karena tergadai si peminjam dana. Pesan hanya memenuhi kurang dari seperempat kertas. Namun sebagian besarnya, berisi foto Presiden saat membagikan sertifikat tanah ini. Adakah ini bentuk kampanye jelang 2019? Tidak jelas. Namun yang pasti, saya tanyakan pilihan politik saat Pilpres nanti, siapakah yang akan dipilih dari sejumah nama yang sebutkan, Jokowi, Prabowo, Gatot Nurmantyo?
Pada kesempatan terpisah, keduanya menjawab dengan yakin, Jokowi! Bahkan salah satunya menjawab, telah berubah pilihan dari Pilpres 2014 lalu!
Sertifikat & Pilpres 2019
Saya temui, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, saya tanyakan soal mengapa ada foto Presiden disisipkan dalam setiap buku sertifikat yang diberikan ke warga, apakah ada unsur kampanye di tahun politik?
Menteri Sofyan menjawab, bahwa hal itu (foto dan pesan Presiden dalam Sertifikat) adalah sesuatu yang wajar untuk mengingatkan para pemegang sertifikat hasil pengurusan gratis, agar menjaga sertifikat miliknya. Meski saya juga menanyakan jika dihitung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 yang berjumlah 190 juta, dan dikaitkan dengan target bagi bagi sertifikat gratis hingga 2019 yang berjumlah 20 juta sertifikat, maka jumlah ini sama dengan 10 persen pemilih DPT, belum lagi bila penerima sertifikat yang merupakan kepala keluarga, memengaruhi anggota keluarganya. Jumlah yang fantastis!
Menteri Sofyan, lagi -- lagi menolak mengaitkan bagi-bagi sertifikat dengan upaya politik.
Data Versi Menteri ATR
Kembali ke soal data lahan, apa kata Menteri Sofyan. Ternyata pemerintah membantah baik data Amien Rais maupun data Prabowo Subianto. Termasuk data dari Databoks Katadata yang menuliskan rasio gini lahan Indonesia dari tahun 1973 sampai 2013, yang memang berkisar antara 60-70 persen, yang artinya, 1 persen rakyat Indonesia menguasai 60-70 persen lahan di seluruh Indonesia.
Angkanya jauh lebih kecil dari itu, karena sebagian besar tanah justru dimiliki oleh Negara, dan dipinjamkan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan. Namun status kepemilikan, masih milik Negara. Dan tidak ada istilah rasio gini lahan. Yang ada adalah rata -- rata kepemilikan lahan oleh petani Indonesia yang memang diakuinya masih kecil dibanding rata-rata di Negara ASEAN sekalipun, yakni di bawah 1 hektar per petani.
Bagaimana pun, di negara demokrasi, kritik akurat, namun dengan data yang tepat, selalu dibutuhkan. Kritik memunculkan tanya dan meletupkan kontestasi informasi. Semuanya berujung pada transparansi. Teruslah mengkritik, karena negeri membutuhkan perbaikan yang tepat dari masyarakat!
Saya Aiman Witjaksono...
Salam!
