Komunikasi politik adalah sebentuk tindakan karena mengandung kuasa untuk mempengaruhi serial tindakan menjadi kenyataan. Karena itu, komunikasi politik masuk di dalam radar analisis etika komunikasi. Ada tiga hal pokok di dalam etika komunikasi: konteks, sarana, dan tujuan. Suatu tindakan mendapatkan legitimasi etis bila memenuhi ketiga syarat tersebut. Tidak satupun boleh diabaikan. Ketiga item ini bila diterapkan pada pendekatan dialogis Pak VBL, tampak tidak ada cacat.
Konteksnya adalah perihal Pembangunan Proyek Kelor dan Peternakan di Desa Mio. Masyarakat setempat memprotes karena ketidakjelasan informasi perihal lahan yang masuk wilayah proyek, lahan pemerintah, dan lahan warga. Kekaburan informasi atau misinformasi ini biasanya disebabkan oleh ketidaktepatan sosialisasi, tersumbatnya kanal-kanal komunikasi pemerintah, kultural, dan sosial. Karena itu, sebagai sarananya Pak Gubernur langsung mendatangi warga setempat untuk bersoal-jawab. Meskipun dialog sempat "in tension", kesepakatan tetap tercapai dengan kondusif, tidak ada kekerasan fisik.
Berbicara kasar di dalam konteks kultural sopan-santun masyarakat NTT adalah sesuatu yang "permissible". Etika tidak terutama memperhatikan bungkusan luar, tetapi isi dalamnya. Intensi nurani seorang pemimpin untuk membangun warganya adalah takaran etis. Apalagi tujuannya sebagaimana diutarakan Pak Gubernur adalah untuk membangun kemaslahatan hidup masyarakat setempat.
Dengan demikian, bisa dikatakan, secara etis gaya komunikasi Pak VBL yang bertone tinggi tidak mendiskualifikasi pendekatannya yang etis. Konteks, sarana, dan tujuan Pak VBL dan Pemerintah Provinsi memenuhi substansi etis.
Tentu saja ada banyak hal yang bisa diteropong dari kasus demonstrasi warga Desa Mio ini. Misalnya, aksi berani ibu-ibu yang berlanjang dada patut diacungi jempol. Tindakan nekat ibu-ibu ini bukan tanpa kalkulasi.Â
Mereka mempertaruhkan semuanya untuk tanah mereka, membela kepentingan semua warga yang terdampak. Mereka adalah representan ibu-ibu pemberani yang heroik di negeri ini. Namun, tulisan ini membatasi diri untuk menyoroti etika komunikasi dan "leadership" seorang VBL yang sering dicap tidak etis dan tidak efektif.
Kemampuan Pak VBL di dalam menangani tantangan warga Desa Mio di atas sekiranya masih memberi secuil harapan kalau gubernur kita di balik perawakannya yang 'garang', tidak kompromistis, masih memiliki hati untuk warga NTT.Â
Kita boleh mengkritisi dan bahkan 'mencela' Pemerintah, terutama Pak VBL di dalam kepemimpinanya sebagai gubernur NTT tatkala kebijakannya tiak memihak rakyat. Namun, bila kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pak VBL menyasar kebutuhan warga NTT, kita patut mendukung sebagai warga NTT.
Tentu saja kasus di atas adalah pemantik awal. Dinamika sosial biasanya dapat berubah-ubah. Visi pribadi saja bisa berganti haluan, apalagi visi sosial. Di antara pernyataan dan kenyataan selalu terdapat gab. Sesuatu yang seharusnya tidak selalu menjadi sesuatu yang ada. Proses pelaksanaan dan hasil akhirnya, proyek pembangunan lahan Kelor dan Peternakan tersebut bisa saja mengalami distorsi. Kepentingan masyarakat malah ditinggalkan. Kita tidak ingin warga hanya memanen ampas ketidakadilan.
Karena itu, mari kita mengawal kasus dan realisasi proyek tersebut hingga selesai. Kontrol kritis segenap warga NTT sungguh vital untuk menjaga koridor tujuan baik Pemerintah Provinsi dan Pak VBL tetap berada di jalur yang tepat.
