Kenaikan Harga BBM dan Quo Vadis Angkutan Publik

Kebijakan percepatan kendaraan listrik bagai mata pisau bermata dua. Satu sisi kendaraan berbasis dapat mengurangi penggunaan BBM namun tidak memberikan opsi terhadap kebutuhan warga akan modal angkutan yang layak. 

Kendaraan listrik bukanlah jawaban atas kebutuhan mobilitas masyarakat. Harganya yang diatas rata-rata kendaraan konvensional tidak dapat dijangkau oleh kebanyakan orang. 

Walaupun berganti teknologi, kendaraan listrik sama rupa dengan kendaraan pribadi. Jalanan akan tetap bertambah sesak, membuat pelayanan angkutan umum tidak akan mampu bersaing. 

Itulah mengapa singapura yang terkenal dengan angkutan publiknya kurang mendukung kendaraan jenis ini. Mereka tetap menjalankan kebijakan memprioritaskan angkutan umum dan menolak memberikan insentif khusus terhadap kendaraan listrik. 

Kembali ke jalan yang benar 

Kenaikan BBM kali ini harus menjadi momentum memperjelas arah pengembangan angkutan umum di Indonesia. 

Langkah perbaikan angkutan harus komprehensif dan tidak setengah hati. Sifatnya sudah mendesak karena ketertinggalannya sudah cukup jauh. Tujuannya harus jelas yaitu penurun jumlah pengguna kendaraan pribadi. 

Masyarakat sudah tidak mudah percaya dengan proyek angkutan publik. Adapun politikus tidak cukup yakin penyediaan angkutan umum dapat bermanfaat bagi pemilihannya. 

Pada kesempatan kali ini pengalihan anggaran dari subsidi BBM jangan hanya selesai pada pemberian bantalan sosial untuk pelaku sektor transportasi. Peruntukkannya  bisa lebih berkelanjutan dan produktif misalnya dengan peremajaan angkutan, insentif tarik atau subsidi biaya. 

Daerah harus lebih banyak berinisiatif dan berinovasi. Selama ini program angkutan publik hanya milik pemimpin daerah yang visioner dan pengambil resiko. 

Di tahun mendatang tidak ada yang bisa menjamin harga BBM. Selama masyarakat tidak memiliki pilihan selain kendaraan pribadi, kenaikan BBM akan memberikan dampak berganda, kenaikan komoditi dan mahalnya biaya transportasi.