Pemerintah Indonesia menetapkan target besar. Yang bakal mengubah peta administrasi negara. Ibu Kota Nusantara diproyeksi jadi pusat politik Indonesia. Berlokasi di Kalimantan Timur.
Tenggat resminya dipatok tahun 2028. Dasarnya jelas, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Aturan ini menegaskan arah pemindahan itu (CNBC Indonesia, 2025).
Tujuan akhirnya tidak samar lagi. Seluruh fungsi inti pemerintahan akan dipindahkan ke sana. Dengan kawasan yang dirancang dari nol.
Dalam skema ini, Jakarta tidak ditinggalkan begitu saja. Selama ini ibu kota lama memikul beban ganda. Ke depan, Jakarta tetap fokus sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Sementara IKN mengambil alih urusan kedaulatan. Sambil jadi pusat administrasi negara.
Gagasan memisahkan pusat politik dari pusat ekonomi bukan barang baru. Banyak negara sudah mencobanya. Dengan alasan dan hasil yang beragam.
Amerika Serikat, misalnya. Washington, D.C. adalah ibu kota politik, sedangkan jantung finansial berada di New York. Brasil juga pernah mengalaminya. Mereka memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia (Liputan6).
Tujuannya sederhana sekaligus besar, pemerataan pembangunan. Dengan begitu, beban satu kota yang terlalu dominan bisa berkurang.
Konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi tidak menumpuk di satu titik. Harapannya, daerah lain ikut terpacu dan pembangunan berjalan lebih merata.
Apakah target otomatis berarti berhasil? Tidak juga. Proyek IKN datang dengan tantangan yang tidak sedikit, dan kompleks.
Pertama, soal waktu. Benarkah target 2028 realistis? Sejarah menunjukkan banyak proyek raksasa sering molor.
Pembangunan infrastruktur mudah tersendat oleh berbagai faktor. Pendanaan bisa terganggu, bahkan oleh hal yang tak terduga.
