Target RAPBN 2026: Menjaga Masa Depan dengan Anggaran yang Tepat

RAPBN 2026 merancang masa depan ekonomi Indonesia, menyeimbangkan pertumbuhan sekarang dan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026 telah disampaikan pemerintah Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis, yakni dalam rentang 5,2-5,8 persen. 

Bukan sekadar angka semata, proyeksi ini menggambarkan upaya pemerintah untuk menyusun peta jalan ekonomi yang dapat bertahan dalam menghadapi tantangan global dan mempersiapkan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. 

Namun, pertanyaannya adalah, apakah perencanaan anggaran negara yang disusun hari ini sudah cukup untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi generasi mendatang?

RAPBN 2026 dan Keadilan Antargenerasi

Pemerintah Indonesia dalam hal ini, telah menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi saat ini, tapi juga memikirkan dampak kebijakan tersebut untuk generasi yang akan datang. 

Penyampaian RAPBN 2026 yang dilaksanakan pada 20 Mei 2025 mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,8 persen. 

Di balik angka tersebut, pemerintah menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan antargenerasi yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan.

Teori Pembangunan Berkelanjutan, yang jadi dasar dalam perancangan RAPBN 2026, menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Menurut Komisi Brundtland (1987), konsep ini menyarankan bahwa setiap kebijakan pembangunan, baik itu dalam bentuk anggaran negara, kebijakan ekonomi, ataupun kebijakan sosial, harus mencakup investasi jangka panjang yang mempertimbangkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, serta kelestarian sumber daya alam. 

Kebijakan fiskal yang disusun untuk tahun 2026 ini bertujuan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan harapan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi generasi mendatang (Kompas, 2025).

Tata Kelola Fiskal untuk Pertumbuhan Inklusif