Prabowo Kerahkan TNI Untuk Lindungi Kejaksaan dari Oligarki Hitam?

Prabowo melibatkan TNI untuk amankan Kejaksaan Agung, tanggapi ancaman konglomerat hitam yang merusak stabilitas.

Negara menghadapi ancaman dari dalam, seperti korupsi dan penghindaran pajak. Konglomerat besar sering terlibat dalam praktik ini. Keputusan untuk melibatkan militer dalam pengamanan bukanlah hal yang mudah. 

Namun Presiden Prabowo Subianto mempersiapkan TNI untuk mengamankan Kejaksaan Agung. Langkah ini kontroversial, namun dapat dipahami. 

Ini adalah strategi untuk menjaga stabilitas negara. Ancaman yang ada tidak dapat diselesaikan melalui diplomasi. Apa langkah lain yang bisa diambil untuk menjaga negara?

Keputusan Prabowo

Pada tahun 2025, Prabowo mengambil keputusan berani. Ia melibatkan militer dalam mengamankan Kejaksaan Agung dari ancaman konglomerat hitam. 

Informasi ini merupakan dugaan dari Selamat Ginting, Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional. Ia menyampaikan hal ini sebagai narasumber di Podcast Akbar Faizal Uncensored di YouTube. 

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan ancaman terhadap Kejaksaan Agung. Ancaman tersebut bukan hanya fisik, tetapi juga terkait integritas dan independensi lembaga hukum negara. 

Ketika ancaman berasal dari konglomerat yang menguasai lahan dan menghindari pajak, diplomasi tidak cukup efektif. Berdasar Teori Keamanan Nasional Barry Buzan (1991), negara harus melindungi sektor vital. Pengerahan militer adalah respons sah dan diperlukan.

Namun langkah ini bukan tanpa kontroversi. Banyak yang mempertanyakan keputusan ini. Mengapa militer yang harus dilibatkan? Polisi seharusnya memiliki kewenangan dan kapasitas dalam pengamanan. 

Jawabannya terletak pada ancaman terhadap Kejaksaan Agung. Ancaman ini bukan hanya gangguan fisik biasa. Ancaman tersebut terkait dengan stabilitas ekonomi dan sosial. 

Stabilitas ini jauh lebih besar dampaknya. Pengamanan yang dilakukan oleh TNI bertujuan untuk menjaga Kejaksaan Agung. TNI memastikan Kejaksaan Agung dapat menjalankan tugas tanpa gangguan. 

Gangguan eksternal bisa merusak proses hukum yang sedang berjalan.

Teori Keamanan Nasional dan Negara-Kekuasaan

Penting untuk memahami bahwa keputusan ini bukan hanya kepentingan individu. Keputusan ini bagian dari strategi besar negara. Tujuannya adalah melindungi kedaulatan nasional. 

Teori Keamanan Nasional Barry Buzan (1991) sangat relevan di sini. Buzan menjelaskan bahwa negara harus melindungi dari ancaman internal. 

Negara juga harus melindungi sektor vital, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Penghindaran pajak oleh konglomerat besar menjadi ancaman nyata. 

Penguasaan lahan ilegal juga mengancam ekonomi Indonesia. Tindakan militer untuk menjaga Kejaksaan Agung adalah upaya menjaga stabilitas. Stabilitas ekonomi dan sosial dianggap lebih penting daripada ancaman hukum.

Selain itu, Teori Negara-Kekuasaan Max Weber (1922) memberikan perspektif penting. Weber menekankan negara memiliki monopoli kekerasan. Negara menggunakan kekerasan untuk menjaga ketertiban. 

Penggunaan kekerasan harus sah dan untuk kepentingan umum. Pengerahan TNI untuk menjaga Kejaksaan Agung mencerminkan hal ini. 

TNI memastikan hukum dan ketertiban ditegakkan. Proses hukum harus berjalan tanpa gangguan. Seperti yang dijelaskan Weber, kekuasaan negara harus berada dalam kerangka hukum.

Pengamanan Fisik vs Proses Hukum

Penting untuk ditekankan bahwa peran TNI terbatas pada pengamanan fisik. TNI tidak mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Kejaksaan Agung telah menjelaskan hal ini. 

Meski TNI terlibat dalam pengamanan, independensi proses hukum tetap terjaga. Kejaksaan Agung tetap memiliki kewenangan penuh. 

Keputusan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap independensi hukum. Keputusan ini mencerminkan penerapan Teori Negara-Kekuasaan Weber. 

Negara menggunakan kekuasaan untuk menjaga ketertiban tanpa mengganggu urusan internal institusi hukum.

Meski peran TNI terbatas, keputusan ini memunculkan pertanyaan. Mengapa bukan kepolisian yang diberikan tanggung jawab ini? Apakah tidak berisiko jika militer terlibat dalam urusan sipil? 

Kritik ini patut diperhatikan. Namun, dalam situasi dengan ancaman besar terhadap integritas negara, langkah Prabowo dapat dianggap tegas dan diperlukan.

Kesimpulan

Langkah Prabowo Subianto melibatkan TNI dalam pengamanan Kejaksaan Agung. Ini bisa dipahami sebagai respons negara terhadap ancaman domestik. 

Ancaman ini merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Keputusan ini didasari oleh Teori Keamanan Nasional Barry Buzan. Buzan menekankan perlindungan sektor vital dari ancaman domestik. 

Keputusan ini juga didasari oleh Teori Negara-Kekuasaan Max Weber. Weber mengakui hak negara menggunakan kekuatan untuk menegakkan hukum. 

Negara juga harus menjaga ketertiban. Walaupun keputusan ini kontroversial, langkah tersebut sah dan terukur. Ini adalah upaya melindungi kepentingan nasional. Langkah ini bertujuan menjaga kedaulatan dan ketertiban Indonesia.

***

Referensi:

• Buzan, B. (1991). People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations. Harvester Wheatsheaf.
• Weber, M. (1922). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press.
• Weber, M. (1922). The Theory of Social and Economic Organization. Free Press.
• Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers.
• Ginting, S. (2025, May 16). Analisis Keamanan Nasional dan Peran Militer dalam Pengamanan Kejaksaan Agung. Podcast Akbar Faizal Uncensored. https:  //youtu.be/uGanqFNrs1U