Prabowo Kerahkan TNI Untuk Lindungi Kejaksaan dari Oligarki Hitam?

Prabowo melibatkan TNI untuk amankan Kejaksaan Agung, tanggapi ancaman konglomerat hitam yang merusak stabilitas.

Negara menghadapi ancaman dari dalam, seperti korupsi dan penghindaran pajak. Konglomerat besar sering terlibat dalam praktik ini. Keputusan untuk melibatkan militer dalam pengamanan bukanlah hal yang mudah. 

Namun Presiden Prabowo Subianto mempersiapkan TNI untuk mengamankan Kejaksaan Agung. Langkah ini kontroversial, namun dapat dipahami. 

Ini adalah strategi untuk menjaga stabilitas negara. Ancaman yang ada tidak dapat diselesaikan melalui diplomasi. Apa langkah lain yang bisa diambil untuk menjaga negara?

Keputusan Prabowo

Pada tahun 2025, Prabowo mengambil keputusan berani. Ia melibatkan militer dalam mengamankan Kejaksaan Agung dari ancaman konglomerat hitam. 

Informasi ini merupakan dugaan dari Selamat Ginting, Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional. Ia menyampaikan hal ini sebagai narasumber di Podcast Akbar Faizal Uncensored di YouTube. 

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan ancaman terhadap Kejaksaan Agung. Ancaman tersebut bukan hanya fisik, tetapi juga terkait integritas dan independensi lembaga hukum negara. 

Ketika ancaman berasal dari konglomerat yang menguasai lahan dan menghindari pajak, diplomasi tidak cukup efektif. Berdasar Teori Keamanan Nasional Barry Buzan (1991), negara harus melindungi sektor vital. Pengerahan militer adalah respons sah dan diperlukan.

Namun langkah ini bukan tanpa kontroversi. Banyak yang mempertanyakan keputusan ini. Mengapa militer yang harus dilibatkan? Polisi seharusnya memiliki kewenangan dan kapasitas dalam pengamanan. 

Jawabannya terletak pada ancaman terhadap Kejaksaan Agung. Ancaman ini bukan hanya gangguan fisik biasa. Ancaman tersebut terkait dengan stabilitas ekonomi dan sosial.